Puluhan Hektare Ubi Warga di Simalungun Diratakan Sebelum Panen
Papan pengumuman berlogo Pemkab Simalungun di areal lahan yang diratakan dan sudah ditanam ubi. (f:indra/mistar)
Simalungun, MISTAR.ID
Tanaman ubi milik warga yang memanfaatkan lahan milik Pemerintah Simalungun di depan Kantor Camat Tapian Dolok, Kecamatan Tapian Dolok, diratakan sekitar dua bulan sebelum masa panen. Warga mengaku tidak mendapatkan pemberitahuan sebelumnya terkait tindakan tersebut.
Pantauan Mistar.id di lokasi pada Jumat (7/2/25) menunjukkan bahwa lahan yang diratakan mencapai kurang lebih 50 hektare. Sebelumnya, lahan tersebut ditanami ubi yang telah berusia sekitar delapan bulan dan hampir memasuki masa panen.
Seorang petani yang ditemui di sekitar lokasi, Arianto (bukan nama asli), mengatakan bahwa ia dan warga lainnya sempat memohon agar perataan lahan ditunda hingga panen tiba, namun permintaan mereka tidak dihiraukan.
"Kami tidak diberi pemberitahuan sama sekali. Tiba-tiba alat berat langsung bekerja, bahkan ada polisi yang mendampingi. Mau bagaimana lagi.Padahal modal yang sudah kami keluarkan cukup besar, sekitar Rp7 juta per hektare," ujar pria berusia sekitar 50 tahun itu.
Ia menyebut perataan lahan dilakukan pada pertengahan Januari lalu. "Ini lahan orang lain, saya kerja harian ini membongkar ubi orang. Kalau lahan ini beda, kalau tidak salah (lahan milik) SIPEF," sebutnya.
"Kalau yang di depan kantor camat ini, informasinya dikerjakan polisi. Sebelah bawah sana (arah Serbalawan) katanya anggota dewan. Dengar-dengar untuk ketahanan pangan," ungkapnya.
Di lokasi lain yang masih dalam area disebut, terlihat sepetak tanah yang telah ditanami bibit ubi. Pada lahan, terpasang papan peringatan berlogo Pemerintah Kabupaten Simalungun dengan tulisan 'Dilarang mengelola tanah ini tanpa izin'.
Sementara itu, Camat Tapian Dolok, Juraini Purba, enggan menemui awak media yang berusaha mengonfirmasi kejadian ini di kantornya.
Terpisah, Sekretaris Daerah (Sekda) Simalungun, Esron Sinaga, saat dihubungi di hari yang sama mengarahkan awak media untuk mengonfirmasi hal tersebut ke bagian aset Pemerintah Kabupaten Simalungun.
Sementara, Kabid Aset, Ricardo Sinaga, tak merespon saat dikonfirmasi Tim Mistar. Panggilan dan pesan WhattsApp yang dilayangkan sejak siang hari juga tak digubris.
Kasi Humas Polres Simalungun, AKP Verry Purba saat dihubungi Mistar.id tak menampik hal itu. Iya menyebut, lahan seluas puluhan hektar itu akan digunakan mendukung program ketahanan pangan.
"Iya minggu lalu selesai diratakan. Disampaikan melalui kelompok tani, ke masyarakat langsung tidak ada. Ini tindaklanjut dari penanaman pertama di (Nagori) Bangun," ucapnya.
Namun, Verry tak mengetahui kapan akan dilakukan penanaman. "Belum ada dijadwalkan. Serentak itu," ucapnya.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Simalungun, Bernhard Damanik mengatakan tidak mengetahui hal tersebut. Politisi Partai NasDem ini menyebut bahwa selama ini tidak ada pendapatan daerah yang dilaporkan dari lahan tersebut.
"Badan Pengelola Keuangan selaku pengelola aset akan kita pertanyakan. Bagaimana kerja sama yang dilakukan atas informasi yang kita dengar hari ini untuk meminta pertanggungjawaban," ujarnya.
Sampai sekarang, kata Bernhard, tidak ada satu rupiah pun uang yang masuk ke Pemkab Simalungun dari sewa-menyewa yang dilakukan oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan pemerintah daerah.
"Sebenarnya ketika ada kerja sama yang dilakukan pemerintah dengan TNI-Polri, kitakan bisa duduk bersama dengan masyarakat, dan apa yang menjadi keinginan masyarakat boleh dipertimbangkan pemerintah daerah," katanya.
Dilanjutkannya, masyarakat selama ini hanya mengelola lahan tersebut. "Masyarakat Simalungunkan sebagai pengelola disitu. Kalaulah diberikan kepada TNI-Polri, apakah mereka bakalan tertib dan memberikan sewa kepada pemerintah?
Dalam kunjungannya beserta anggota DPRD lainnya ke lokasi beberapa waktu lalu, pihaknya mendapati bahwa warga yang mengelola bersedia membayar uang sewa.
"Setelah kita kunjungan beberapa tahun lalu, masyarakat hanya mengelola lahan tersebut. Kalaupun diminta pemerintah daerah uang sewa, mereka siap menyewa," kata Bernhard.(indra/hm25)
PREVIOUS ARTICLE
Kemenkeu Potong Anggaran Sejumlah Kementerian