Simalungun, MISTAR.ID

Komisi IV DPRD Kabupaten Simalungun meminta Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di bawah naungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun, menjalin kerja sama dengan klinik pratama atau swasta.

Dorongan kerja sama itu dilakukan dalam rangka meningkatkan jumlah pasien yang memanfaatkan layanan kesehatan di rumah sakit plat merah tersebut. Hal ini mencuat dalam rapat Komisi IV, pada Selasa (14/1/25).

Anggota Komisi IV DPRD Simalungun, Eko Satria Yogi Simanjuntak, menyoroti rendahnya animo masyarakat untuk berobat ke RSUD meski fasilitas dan pelayanan yang tersedia tidak kalah dari klinik swasta.

"Kenapa masyarakat lebih memilih swasta, padahal fasilitas dan kenyamanan kita tidak kalah dari mereka," ujar Eko saat rapat dengan Dinas Kesehatan serta jajaran direktur RSUD Simalungun.

Menanggapi hal tersebut, Direktur RSUD Perdagangan, Lidya Saragih, menyampaikan bahwa pihaknya terus berupaya meningkatkan mutu layanan rumah sakit.

Hal senada juga disampaikan, Direktur RSUD Tuan Rondahaim, Henny Pane. Ia menyebut telah menambah sejumlah layanan baru dan mencatat peningkatan klaim dari BPJS.

"Pelayanan terus kami tingkatkan, termasuk menambah jenis layanan kesehatan. Tahun ini, kami mengalami peningkatan dalam klaim BPJS," ujar Henny.

Sementara itu, Direktur RSUD Parapat, Jimmi Gultom mengungkapkan rumah sakit di kawasan wisata Danau Toba itu kini memiliki layanan kesehatan khusus jantung.

"Tahun sebelumnya belum ada," sebutnya.

Kepala Dinas Kesehatan Simalungun, Edwin Simanjuntak, menambahkan bahwa pihaknya akan membenahi strategi pemasaran layanan kesehatan di RSUD.

"Kami juga menginstruksikan seluruh puskesmas untuk memprioritaskan rujukan pasien PBI ke RSUD," katanya.

Merespons paparan tersebut, Komisi IV DPRD Simalungun menegaskan komitmennya untuk mendorong peningkatan fasilitas dan pelayanan di RSUD.

"Kami akan berkomunikasi dengan pihak eksekutif agar melengkapi fasilitas kesehatan di RSUD, sehingga animo masyarakat untuk berobat semakin tinggi. Fasilitas dan obat-obatan yang kita miliki sebenarnya tidak kalah dari pihak swasta," ujar Eko, politisi PPP. (indra/hm27)