Pematangsiantar, MISTAR.ID

Baru-baru ini tidak sedikit warganet mengeluhkan tagihan listrik yang melonjak drastis setelah program diskon tarif listrik 50 persen berakhir pada akhir Februari 2025. Keluhan itu disampaikan warga melalui berbagai akun media sosial seperti Facebook dan X.

"Hanya dibujuk diskon 2 bulan, tarif listrik sekarang malah naik 2 kali lipat. Dulu bayar 300 ribuan, sekarang tembus 600 ribu lebih. Memang Mamanyala PLN," tulis akun Hendry Madina.

Ada juga pengunggah menyampaikan bahwa tagihan listriknya sebelum program subsidi listrik adalah sekitar Rp 280.000 sampai Rp 320.000, kini menjadi Rp 611.000 per bulan.

Terkait itu, Manager Unit Layanan Pelanggan PLN Siantar Kota, M. Syahrir Ramdani, buka suara. Ia mengatakan ada beberapa penyebab terjadi lonjakan tagihan, seperti peningkatan pemakaian hingga berakhirnya program diskon 50 persen terhitung 1 Maret 2025. Kemungkinan besar hal tersebut dinilai pelanggan sebagai kenaikan tarif.

"Adanya lonjakan tagihan listrik sesudah periode diskon bisa disebabkan oleh pola pemakaian listrik yang meningkat," ujarnya kepada Mistar, pada Kamis (10/4/2025).

Ia menegaskan bahwa pemerintah memutuskan menjaga tarif listrik tidak naik pada kuartal II 2025. Hal ini sejalan dengan langkah pemerintah menjaga daya beli masyarakat.

"Pada triwulan II tahun 2025 (April-Juni) Pemerintah juga memutuskan tarif listrik bagi pelanggan subsidi (24 golongan) dan non-subsidi (13 golongan) tetap demi menjaga daya beli masyarakat dan perekonomian nasional," ucapnya.

Berdasarkan kebijakan yang ada, ia meminta masyarakat mengecek kembali riwayat pemakaian listrik pada periode lonjakan tagihan. Sebab, ia menilai kenaikan tagihan pasti sejalan dengan pemakaian.

"Oleh karena itu PLN mengimbau pelanggan dapat memastikan pola konsumsi listrik, dan mengakses PLN Mobile untuk mengetahui riwayat pemakaian setiap bulannya," jelasnya.

Syahrir menambahkan PLN sempat memberikan diskon bagi pelanggan dengan daya 450 VA, 900 VA, 1.300 VA, dan 2.200 VA pada periode Januari hingga Februari 2025. (abdi/hm17)