Pematangsiantar, MISTAR.ID

Protes dari masyarakat terhadap keberadaan odong-odong tetap dilayangkan kepada pihak berwenang. Satria Sinurat, salah seorang warga mengaku kecewa dengan Polres Pematangsiantar karena tetap membiarkan beroperasi.

Satria menyebut, pengusaha odong-odong spesial bagi Polres Pematangsiantar. Karena menurut dia, pihak yang seharusnya melakukan penindakan itu justru terkesan melindungi.

"Jika begitu, pengusaha odong-odong dijadikan warga negara kelas 1," kata Satria, Rabu (19/2/25).

Seharusnya, lanjut dia, Polres Pematangsiantar mempertimbangkan perasaan masyarakat luas, dan tidak hanya mendengar satu pihak saja.

"Lagian bisa kita lihat, pemilik odong-odong itu ekonomi nya menengah ke atas. Satu orang punya minimal 3 kendaraan," ujarnya.

Alasan sebagai mata pencaharian dengan sengaja mengorbankan masyarakat yang lebih luas, dirasa dia sangat tidak adil. Satria menyebut, Polres Pematangsiantar menormalisasi alasan kebutuhan hidup meski melanggar aturan dan mengancam keselamatan banyak orang.

"Kan sudah ada faktanya, odong-odong itu membuat kecelakaan lalu lintas di Jalan Parapat pada tahun lalu. Kemudian ada kendaraan mereka yang terbakar saat berisi penumpang," ucapnya.

Sementara itu, Polres Pematangsiantar mengakui odong-odong melanggar sejumlah aturan termaksud uji kelaikan jalan. Di mana kelaikan itu berguna memastikan keselamatan pengguna jalan.

Kasat Lantas Polres Pematangsiantar, Iptu Friska Susana mengaku telah melakukan pertemuan dengan pengusaha odong-odong, pada Selasa (18/2/25). Dalam pertemuan itu mereka mendengar masukan dari Dinas Perhubungan, Satpol PP serta Jasa Raharja.

Meskipun tidak memenuhi sejumlah perizinan, Friska mengaku operasional kendaraan yang dimodifikasi itu tetap dibiarkan beroperasi. Dalihnya sebagai mata pencaharian para supir dan pengusaha odong-odong.

Dia mengatakan, sejumlah persoalan yang ditimbulkan odong-odong telah dilakukan perbaikan, mulai dari tidak menimbulkan kemacetan, rute perjalanan sudah ditentukan dan dentuman musik yang sudah diminta diganti agar ramah terhadap anak.

"Kita lihat evaluasinya seperti apa. Jika mereka tetap melanggar, akan kita lakukan penindakan," kata Friska.

Polres Pematangsiantar, lanjut dia, memberikan waktu seminggu untuk evaluasi. Jika tidak kunjung ada perubahan, ia memastikan akan memutuskan pemberhentian izin operasional permanen.

"Apa yang kita diskusikan selanjutnya dibawa ke pimpinan. Kami janji akan melakukan pertemuan lagi bersama pihak-pihak yang lain untuk menentukan kesepakatan," katanya. (gideon/hm17)