Pematangsiantar, MISTAR.ID

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Pematangsiantar mengatakan sebanyak 50 rumah tidak layak huni (RTLH) diusulkan mendapat bantuan tahun ini. 50 RTLH tersebut berada di 2 kelurahan, yaitu di Kelurahan Simarito dan Kelurahan Bantan.

"Kami mengusulkan 50 RTLH ke Pemprov Sumut pada 2025," ujar Kabid PKP Pematangsiantar, Eva Imelda Sihombing saat dikonfirmasi, Senin (24/2/2025).

Dikatakannya, pemprov memprioritaskan penataan kawasan kumuh yang memiliki jalan tanah, saluran drainase, serta sanitasi kurang memadai. Selain itu, kriteria penerima bantuan menyasar pada masyarakat berpenghasilan rendah.

"Dinas PKP Sumut akan mengecek ke lapangan berdasarkan usulan kita untuk verifikasi dan validasi," tuturnya.

Sementara itu, Kepala Bappeda Dedi Idris Harahap menuturkan penanganan kawasan kumuh merujuk pada UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pihaknya saat ini masih menunggu SK penerima bantuan bedah rumah tersebut.

"SK penerima bantuan belum turun dari provinsi. Nanti setelah pihak provinsi turun, lalu dicek, setelahnya baru terbit SK gubernur," ucapnya.

Dua tahun terakhir, sebanyak 60 warga Kota Pematangsiantar menerima bantuan bedah rumah. Masing-masing diberikan kepada 25 KK pada 2024 dan 35 KK pada 2023. (jonatan/hm20)