Pematangsiantar, MISTAR.ID

Sejumlah pengurus Koperasi Merah Putih (KMP) di Kota Pematangsiantar berang, pasalnya uang transportasi saat mengikuti pelatihan penguatan sumber daya manusia selama tiga hari tak kunjung cair.

Ketua KMP Kelurahan Tanjung Pinggir, Mahadi Sitanggang mengungkapkan, pelatihan tersebut berlangsung sejak 17–19 November 2025 di Sapadia Hotel.

“Kegiatannya untuk meningkatkan kapasitas pengurus,” kata Mahadi, Selasa (2/12/2025).

Sejak hari pertama, para pengurus diminta mengisi daftar hadir serta formulir untuk data lengkap. Mereka dijanjikan akan diberikan uang pengganti transportasi selama mengikuti pelatihan.

Ketika menagih kepada pelaksana, mereka kembali diminta mengirim ulang fotokopi KTP, nomor rekening sampai NPWP. “Padahal data-data itu sudah tiga kali diminta, tetapi realisasinya tidak ada,” ujarnya.

Jika terjadi kekeliruan pengurus dalam memberikan data, seharusnya, kata Mahadi, panitia pelaksana hanya meminta kembali data kepada yang mengalami kekeliruan.

“Bukan kepada seluruh peserta yang diminta, harusnya hanya kepada yang salah memberikan data,” katanya menambahkan.

Menurut Mahadi, terdapat kecurangan oknum Dinas Koperasi yang sengaja memperlambat pencairan dengan berulang-ulang meminta data peserta. Ia menduga terjadi persekongkolan untuk mengutak-atik daftar pengurus yang hadir.

“Kuat dugaan, ada oknum di Dinas Koperasi sengaja membuat begitu, agar keluarganya di salah satu pengurus yang tidak pernah hadir namun dipaksakan supaya mendapat hak peserta itu,” ucapnya.

Tindakan panitia pelaksana itu, lanjut Mahadi, sangat merugikan para pengurus, terutama yang masih memiliki kesibukan di luar KMP.

“Kami yang hadir tiga hari sudah meninggalkan kesibukan pekerjaan lain, dan ibu rumah tangga meninggalkan urus keluarga,” tuturnya.

Senada dengan Mahadi, seorang pengurus KMP yang ingin identitasnya dirahasiakan menyebut, berdasarkan informasi dari panitia pelaksana, anggaran transportasi mereka senilai Rp280 ribu per hari.

“Totalnya hampir Rp900 ribu per orang, sudah dipotong pajak,” ujarnya.

Ia pun mengakui telah berulang-ulang mempertanyakan hak itu, tetapi hanya mendapat janji dari pelaksana. “Kami di internal pun sudah ribut, tapi tetap tidak ada kepastiannya,” katanya. (hm27)