Simalungun, MISTAR.ID

Wakil Ketua DPRD Simalungun, Samrin Steven Girsang, mendesak pemerintah pusat segera menetapkan bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra sebagai bencana nasional. Desakan ini disampaikan setelah memasuki hari ke-10 pascakejadian, sementara dampak kerusakan serta jumlah warga terdampak terus bertambah.

Ketua DPC PDI Perjuangan Simalungun tersebut menilai penetapan status bencana nasional penting dilakukan agar penanganan dapat berlangsung lebih cepat, terkoordinasi, dan terukur dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat.

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), per 6 Desember 2025 korban tewas akibat banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah mencapai 914 orang. Selain itu, sebanyak 389 orang masih dinyatakan hilang.

“Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa penanganan tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah daerah. Negara harus hadir lebih kuat melalui status bencana nasional,” katanya melalui sambungan seluler, Minggu (7/12/2025).

Ia juga meminta kementerian terkait mempercepat pendataan kerusakan, rehabilitasi darurat, hingga pemulihan akses logistik bagi ribuan warga terdampak. “Status bencana nasional harus segera ditetapkan. Di Sumut saja sudah 329 jiwa menjadi korban, dan totalnya sudah lebih dari 900 korban jiwa,” ucapnya.

Menurut Samrin, skala korban dan kerusakan yang begitu besar jelas melampaui kapasitas pemerintah daerah, sehingga menjadi kewajiban negara untuk mengambil alih penanganan melalui status bencana nasional.

“Termasuk perbaikan jalan dan jembatan yang sangat vital karena kerusakannya mengganggu distribusi logistik,” ujarnya.

Hingga kini, dengan ribuan rumah hancur dan infrastruktur vital lumpuh, banyak warga masih mengungsi atau kehilangan tempat tinggal. Kebutuhan pangan, layanan kesehatan, dan logistik darurat tetap mendesak di berbagai lokasi. “Negara harus hadir, bukan hanya daerah,” ujarnya mengakhiri