Simalungun, MISTAR.ID – Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Muhibbudin, mengingatkan Pemkab Simalungun agar tidak menutup mata terhadap warga miskin yang kesulitan memenuhi kebutuhan hidup, mendapatkan pendidikan, hingga berobat ke rumah sakit.

Ia berharap pemerintah Kabupaten Simalungun memberi perhatian lebih kepada warga miskin, lansia yang hidup sendiri, serta masyarakat yang kesulitan berobat.

"Ada orang tua jompo meninggal di rumahnya, tidak ada orang, anak tidak ada lagi, kelaparan. Ada anak-anak miskin tidak bisa sekolah, ada orang miskin yang sakit tak bisa berobat," kata Muhibbudin saat kegiatan penguatan kepatuhan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan di Balai Harungguan Tuan Rondahaim Saragih, Kantor Bupati Simalungun, Rabu (21/10/2026).

Ia meminta persoalan seperti itu menjadi perhatian pemerintah sampai ke tingkat desa. Salah satu usul yang disampaikannya ialah penyediaan mobil ambulans di setiap desa agar warga yang membutuhkan pertolongan medis tidak kesulitan menuju rumah sakit.

"Saya berharap nanti setiap desa itu ada mobil ambulans, jadi siapapun orang yang mau ke rumah sakit, akses sudah ada," ujarnya.

Menurut Muhibbudin, pemerintah perlu memastikan masyarakat mendapat akses pangan, kesehatan, dan pendidikan. Ia menilai warga akan sulit produktif jika kebutuhan makan tidak terpenuhi, kondisi kesehatan terabaikan, dan pendidikan tidak bisa dijangkau.

Bantuan pemerintah, lanjutnya, juga harus mengutamakan warga yang benar-benar membutuhkan.

"Kalau ada orang miskin, prioritaskan mereka dapat bantuan," katanya.

Simalungun, kata Muhibbudin, bisa mengalami perubahan besar dalam lima tahun jika persoalan pangan, kesehatan, dan pendidikan benar-benar ditangani.

"Ketika ketiga pilar ini bisa diwujudkan, saya yakin lima tahun kedepan Simalungun akan berubah total," ucapnya.

Ia juga memberi saran kepada bupati agar tidak hanya menetapkan target PAD kepada setiap organisasi perangkat daerah (OPD), tetapi juga memastikan ada strategi untuk mencapainya.

"Bupati juga bisa memberi target kepada kepala OPD, bukan hanya target tapi strateginya juga," katanya.

Namun, Muhibbudin mengingatkan, peningkatan PAD dan pembangunan daerah akan sulit berjalan baik jika pemerintahan masih dibayangi korupsi.

"Korupsi bukan sekadar persoalan pelanggaran hukum, tetapi persoalan kualitas tata kelola pemerintahan," katanya.

Korupsi bakal berdampak pada kepercayaan masyarakat. Reputasi daerah yang buruk akibat praktik korupsi akan membuat investor enggan menanamkan modal.

"Kalau korupsi itu pasti merusak kepercayaan masyarakat. Karena itu, harus saling mengingatkan. Kalau sudah terkenal korupsi, investor pun tak mau datang," ujarnya.[]