Simalungun, MISTAR.ID

DPRD Kabupaten Simalungun mempertanyakan pembangunan gedung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kecamatan Tanah Jawa yang disebut menggunakan anggaran APBD Tahun 2025. Pasalnya, proyek tersebut diakui tidak pernah dibahas dalam proses penganggaran bersama pihak legislatif.

Ketua Komisi III DPRD Simalungun, Bernhard Damanik, mengatakan dirinya tidak mengingat adanya pembahasan terkait pembangunan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) tersebut saat pembahasan APBD.

“Seingat saya, dalam pembahasan anggaran tahun 2025 tidak ada penganggaran untuk pembangunan gedung MBG itu. Tidak pernah kita bicarakan, baik di APBD murni maupun di perubahan,” ujar Bernhard, Senin (9/3/2026).

Ia mengaku baru mengetahui bahwa salah satu dapur MBG atau SPPG yang berada di wilayah Tanah Jawa tersebut dibangun menggunakan dana APBD. Menurutnya, DPRD juga belum mendapat penjelasan mengenai sistem pengelolaan maupun skema kerja sama operasional fasilitas tersebut.

“Saya saja baru tahu dapur itu dibangun menggunakan APBD. Sistemnya pun kita tidak tahu, siapa yang menjalankan, bagaimana kerja samanya, dan apakah ada PAD dari sana,” katanya.

Karena itu, Komisi III DPRD berencana memanggil pihak terkait, termasuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan bidang yang mengelola aset daerah, untuk meminta penjelasan resmi.

“Nanti kita akan panggil bidang aset atau TAPD untuk membahas ini. Hal ini tidak pernah dibicarakan di komisi ataupun badan anggaran. Apakah ini dimasukkan secara sepihak, kita juga belum tahu. Nanti kita tanyakan kepada dinas terkait,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Simalungun, Hotbinson Damanik, beberapa waktu lalu membenarkan pembangunan fasilitas tersebut. Ia menyebutkan pembangunan gedung dilakukan oleh Dinas PUTR dengan anggaran sekitar Rp1,5 miliar yang bersumber dari APBD 2025.

Menurutnya, peran dinas yang dipimpinnya hanya sebatas melaksanakan pembangunan fisik gedung dapur SPPG tersebut.