Pematangsiantar, MISTAR.ID

Dibangun megah bernilai miliaran rupiah, Terminal Tipe A Tanjung Pinggir Kota Pematangsiantar belum dioperasikan bahkan kini terancam jadi monumen mubazir. Tidak hanya itu, pusat transportasi modern ini justru nampak seperti gedung hantu yang sepi aktivitas.

Sehingga lemahnya taring Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar dalam menertibkan bus antar kota dituding menjadi biang kerok kegagalan fungsi terminal ini.

Berdasarkan pantauan wartawan Selasa (31/3/2026), area parkir depan terminal yang seharusnya dipenuhi bus Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) tampak melompong. Ironisnya, aktivitas bongkar muat penumpang justru menumpuk secara ilegal di Terminal Parluasan dan eks-terminal yang seharusnya sudah dikosongkan.

Ketidaktegasan Pemko Siantar memicu kecemburuan sosial dan kerugian ekonomi bagi para awak bus yang mencoba taat aturan. Marga Sihombing, mandor bus antar kota, angkat bicara mengenai ketidakadilan di lapangan.

"Kami kalau disuruh pindah, ya siap pindah. Tapi masalahnya harus keseluruhan jangan satu pindah, yang lain dibiarkan tetap di Parluasan. Ini namanya tebang pilih," ujarnya.

Sihombing menyoroti kegagalan Pemko dalam mengintegrasikan transportasi lokal. Menurutnya, mustahil terminal besar bisa jalan jika tidak didukung angkutan kota (angkot) dan angkutan desa (angdes) yang bersiaga di sana.

"Pemerintah harusnya mengarahkan angkot dan angdes untuk selalu standby di terminal. Kalau tidak, masyarakat jelas kesulitan akses. Satu lagi, banyak penumpang mengeluh ongkos angkot dari Tanjung Pinggir ke kota sangat mahal, sampai Rp10.000. Ini harus diawasi ketat kalau memang serius mau pindah," katanya.

Ketidakbecusan pengelolaan ini berdampak langsung pada dompet masyarakat. Para penumpang mengaku merasa dibuang jika diturunkan di Tanjung Pinggir karena minimnya fasilitas transportasi lanjutan yang terjangkau.

Lani, 34 tahun, penumpang yang baru tiba dari luar kota, turun di terminal parluasan mengungkapkan kekesalannya.

"Kalau turun di Tanjung Pinggir bukannya makin gampang malah makin susah. Angkot jarang ada, sekalinya ada ongkosnya digetok Rp10.000 ke kota. Kalau turun di Parluasan masih banyak pilihan dan murah. Pemerintah Siantar ini niat kerja atau cuma buat bangunan saja," tuturnya.

Keluhan serupa datang dari Rudi, 45 tahun yang menilai Pemko Siantar hanya setengah hati. "Kalau pemerintah mau pindahkan terminal, ya sarana pendukungnya disiapkan dulu. Jangan penumpang yang dikorbankan jadi sapi perah oknum angkot yang kasih tarif mahal karena tahu kita gak punya pilihan," ucapnya.

Kondisi Terminal Tanjung Pinggir yang mati suri merupakan bukti nyata lemahnya koordinasi antara Dinas Perhubungan dan pihak terkait. Jika Pemko Siantar terus-menerus melakukan pembiaran terhadap bus yang masih mangkal di Parluasan, maka investasi miliaran rupiah di Tanjung Pinggir akan sia-sia.