Pematangsiantar, MISTAR.ID

Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Pematangsiantar, Rony Dicky Sinaga, membenarkan pendapatan APBD 2026 akan berkurang seiring kebijakan pemotongan dana Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat.

Namun, arah pembangunan Kota Pematangsiantar tetap mengutamakan keberlanjutan layanan publik serta pencapaian target prioritas sesuai ketentuan Permendagri Nomor 14 Tahun 2026.

Sesuai amanat Permendagri tersebut, tiga sektor menjadi fokus utama dalam penyusunan APBD Kota Pematangsiantar Tahun 2026, yakni pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

“Memang mau tidak mau harus kita ikuti. Bukan hanya kita yang terkena, daerah lain juga sama. Jadi rapat-rapat hanya snack saja, tidak ada lagi uang lembur. Itu bentuk penyederhanaannya. SPPD juga secukupnya saja,” ujar Rony, Selasa (18/11/2025).

Rony menjelaskan, efisiensi anggaran telah dirancang dalam R-APBD Tahun 2026, terutama pada belanja perjalanan dinas, anggaran lembur pegawai, konsumsi rapat, dan pos pengeluaran lainnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Pematangsiantar, Timbul Lingga, menilai Wali Kota masih dapat mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah dari sumber yang tersedia, meski terjadi pemangkasan TKD.

Menurutnya, pemerintah daerah tetap memiliki sumber keuangan seperti penerimaan daerah, pajak daerah, dan retribusi daerah.

“Keadaannya memang seperti ini, tapi masih ada cara untuk memperkuat fiskal daerah,” ujar Timbul.

Ia menambahkan, Kota Pematangsiantar masih bisa melakukan optimalisasi terhadap potensi pajak dan retribusi daerah yang belum tergarap maksimal.

“Soal pemotongan ini, masih ada dana BPK dan dana dari kementerian. Ini bisa dikejar, sehingga pembangunan Kota Siantar tidak terganggu,” kata Timbul. (hm25)