Medan, MISTAR.ID

Program wajib belajar 13 tahun yang kini diterapkan pemerintah dinilai berpotensi menjadi kebijakan simbolik apabila tidak disertai dukungan komprehensif untuk mengatasi hambatan ekonomi, kualitas pendidikan, dan ketimpangan akses. Hal itu disampaikan Pakar Ilmu Komunikasi Universitas Sumatera Utara, Iskandar Zulkarnain.

Guru Besar Ilmu Komunikasi USU tersebut menyebutkan sejumlah aspek penting yang perlu dikritisi, di antaranya kesenjangan antara tujuan formal kebijakan dan realitas di lapangan. Menurutnya, perpanjangan wajib belajar dari 9 tahun menjadi 12 tahun, hingga kini 13 tahun, memang menunjukkan komitmen negara dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

“Namun, kenaikan masa wajib belajar tidak otomatis menjamin peningkatan kualitas pendidikan, pemerataan akses, maupun kemampuan ekonomi keluarga untuk mengakses pendidikan,” katanya kepada Mistar, Rabu (18/2/2026).

Ia juga menyoroti asumsi universalitas kebijakan, di mana program wajib belajar kerap dianggap dapat diterapkan secara seragam di seluruh daerah. Padahal, disparitas geografis, ekonomi, budaya, serta keterbatasan infrastruktur membuat implikasi kebijakan sangat berbeda antarwilayah.

Selain itu, kebijakan wajib belajar selama ini dinilai lebih menekankan aspek kuantitas dibanding kualitas. Penambahan tahun sekolah memang dapat meningkatkan angka partisipasi, namun tanpa investasi serius pada kualitas guru, kurikulum yang relevan, fasilitas pendidikan, serta layanan sosial pendukung, hasil belajar dan kesejahteraan siswa belum tentu membaik.

“Kewajiban belajar yang bertambah bisa berarti biaya yang juga bertambah, seperti buku, seragam, transportasi, dan biaya hidup siswa. Ini berpotensi menimbulkan tekanan psikososial pada anak serta kehilangan kontribusi ekonomi keluarga,” ujarnya.

Ia juga mengkritisi pendekatan implementasi kebijakan yang cenderung bersifat top-down. Menurutnya, kebijakan nasional perlu diimbangi dengan fleksibilitas lokal agar responsif terhadap keterbatasan daerah terpencil, kondisi adat, serta keberadaan pendidikan nonformal.

Isu-Isu Utama yang Perlu Dievaluasi

Dalam evaluasinya, Iskandar menyebut setidaknya terdapat tujuh isu utama yang perlu dibenahi agar program wajib belajar 13 tahun berjalan optimal. Salah satunya adalah akses finansial dan beban ekonomi keluarga. Ia menilai perlu evaluasi mendalam terkait proporsi biaya pendidikan yang masih ditanggung keluarga dan kaitannya dengan angka putus sekolah.

“Perlu jaminan pendidikan gratis yang komprehensif, mencakup buku, seragam, ujian, hingga transportasi bagi daerah terpencil. Program bantuan tunai bersyarat dan skema beasiswa bagi siswa berprestasi maupun berisiko juga harus diperkuat,” jelasnya.

Selain itu, persoalan ketersediaan dan pemerataan fasilitas pendidikan juga masih menjadi tantangan serius, mulai dari rasio guru dan siswa, kualifikasi serta distribusi guru di daerah terluar, hingga kondisi ruang kelas, listrik, internet, dan sanitasi.

Sebagai solusi, ia mendorong rekrutmen dan pemberian insentif bagi guru yang ditempatkan di daerah terpencil, seperti tunjangan khusus, penyediaan rumah dinas, pelatihan berkelanjutan, pembangunan infrastruktur dasar, serta pemanfaatan teknologi pendidikan yang sesuai konteks, termasuk pendekatan offline-first untuk wilayah tanpa koneksi internet.

Ia juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas pembelajaran dan relevansi kurikulum. Penguatan literasi dan numerasi dasar, kurikulum yang fleksibel dan kontekstual, serta pendidikan vokasi berbasis kearifan lokal dinilai perlu menjadi prioritas.

Dalam upaya pencegahan putus sekolah, layanan konseling, sistem deteksi dini, program makan sekolah, layanan kesehatan, serta mekanisme reintegrasi bagi anak yang sempat putus sekolah juga harus diperkuat.

“Keberhasilan kebijakan ini juga bergantung pada data yang akurat, sistem pemantauan yang transparan, serta pendanaan yang akuntabel, termasuk mekanisme penguncian anggaran (ring-fencing) untuk kebutuhan dasar sekolah dan bantuan siswa,” katanya.

Isu keadilan bagi kelompok rentan turut menjadi sorotan, khususnya bagi anak difabel, anak di daerah terpencil, anak pekerja, dan siswa dari keluarga miskin. Menurutnya, hal ini membutuhkan kebijakan afirmatif, pendidikan inklusif, transportasi khusus, beasiswa prioritas, serta pengakuan terhadap pendidikan nonformal dan pembelajaran alternatif.

Terakhir, ia menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dan kolaborasi lintas sektor, seperti pendidikan, kesehatan, sosial, dan ketenagakerjaan, untuk merumuskan solusi lokal, termasuk pengembangan sekolah darurat dan pembelajaran berbasis komunitas.

“Secara tujuan, memperpanjang wajib belajar dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia jika didukung secara komprehensif. Namun tanpa mitigasi hambatan struktural, kebijakan ini berisiko menjadi beban administratif atau bahkan memperlebar ketimpangan,” ujarnya.

Ia mencontohkan kasus tragis seorang siswa sekolah dasar di Nusa Tenggara Timur yang mengakhiri hidup karena tidak mampu membeli buku. Menurutnya, peristiwa tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama pendidikan bukan terletak pada lamanya masa sekolah, melainkan lemahnya dukungan ekonomi, layanan psikososial, dan jaring pengaman sosial.

“Kenaikan angka tahun wajib belajar tidak menyelesaikan masalah mendasar seperti kemiskinan pendidikan, keterbatasan akses bahan ajar, dan stigma sosial,” katanya.

Iskandar menambahkan, keberhasilan program wajib belajar seharusnya diukur melalui indikator konkret, seperti angka partisipasi bersih kelompok rentan, penurunan angka putus sekolah dan penyebabnya, capaian literasi dan numerasi, transisi antarjenjang pendidikan, kesenjangan antarwilayah, pemanfaatan bantuan pendidikan, serta tingkat kepuasan siswa dan keluarga.

“Wacana wajib belajar 13 tahun bisa bernilai strategis, tetapi bukan jawaban tunggal. Keberhasilannya sangat bergantung pada implementasi kebijakan pendukung yang mampu mengatasi hambatan ekonomi, infrastruktur, kualitas guru, dan layanan sosial,” tuturnya.