Simalungun, MISTAR.ID
Pemkab Simalungun menggelar rapat koordinasi (rakor) pemerintahan di Balei Harungguan Djabanten Damanik Kantor Bupati Simalungun, Pamatang Raya, pada Kamis (3/10/24).
Rakor membahas tentang persiapan pelaksanaan Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) Serentak Tahun 2024 dipimpin langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Wakil Bupati Simalungun, Zonny Waldi didampingi Sekretaris Daerah (Sekda), Esron Sinaga.
Dalam sambutannya, Zonny menyampaikan, dalam rangka menjaga dan keikutsertaan pelaksanaan Pilkada 2024 sudah diatur di Undang-Undang (UU) Nomor 7 tahun 2017.
Baca juga:Pjs Wali Kota Siantar Ingatkan ASN Paham Larangan di Masa Kampanye
“Ada rambu-rambu yang harus dijalani dan dipatuhi, adanya netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), bukan tidak boleh memilih, tolong diperhatikan dengan serius,” imbuhnya.
Ia juga mengingatkan dengan tegas, jika ada ASN sengaja ikut berkampanye, akan mendapatkan konsekuensinya sesuai aturan yang telah ada.
“Tolong juga diinformasikan pada pegawai-pegawai yang di lapangan agar tidak melakukan kegaduhan di masyarakat,” kata Zonny.
Di sisi lain, Plt Bupati juga mengingatkan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dalam penyerapan dan penggunaan anggaran agar dilaksanakan secara maksimal hingga di tingkat nagori maupun kecamatan.
Baca juga:Ketua KPU Sumut: Incumbent Wajib Cuti Pada Masa Kampanye, ASN Mundur
“Jangan lengah walaupun dalam masa Pilkada tahun ini, dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat diperbaiki,” pungkasnya.
Sebelumnya, Sekda meminta kepada OPD untuk memaksimalkan fungsi koordinasi antar unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) kabupaten dan forum pimpinan nagori hingga kecamatan untuk membangun sinergitas antar instansi dalam memelihara stabilitas keamanan dan ketertiban umum di masyarakat.
“Diminta kepada kita semua, dapat menjaga marwah seorang ASN untuk menjaga netralitas di lingkungan masing-masing. Ini supaya pembangunan dan kemasyarakatan berjalan normal dan lancar,” ujarnya.
Selain itu, Esron juga menekankan untuk terus meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat. Seperti mempercepat informasi dan surat-menyurat, serta administrasi agar mempermudah bagi masyarakat.
Baca juga:Masyarakat Kampanyekan Kotak Kosong, KPU: Ini Kebebasan Berekspresi
“Kita punya tanggung jawab moral untuk menjaga dan terealisasi target-target untuk membangun Simalungun,” tandasnya.
Rapat juga membahas berbagai persoalan-persoalan yang terjadi tengah-tengah masyarakat, seperti persediaan air minum, kebutuhan-kebutuhan pokok warga, kebutuhan masyarakat yang bersubsidi, bantuan-bantuan dari pusat yang tidak tepat sasaran, dan disiplin ASN dalam melaksanakan tugas.
Rakor diikuti para Staf Ahli Bupati, Asisten, pimpinan OPD, Camat, Pangulu, Lurah, serta Kepala UPTD/Koordinator Wilayah, baik puskesmas dan pendidikan se-Kabupaten Simalungun. (hamzah/hm16)
