Kepala Daerah Kader PDIP Tidak Ikut Retreat Dinilai Ganggu Stabilitas Politik


Akademisi FISIP USU, Agus Suriadi (f:dok/mistar)
Medan, MISTAR.ID
Akademisi sosial dan politik Sumatera Utara, Agus Suriadi, mengungkapkan kekhawatirannya atas ketidakhadiran para kepala daerah dari kader PDIP dalam kegiatan retreat.
Menurutnya, langkah yang diinstruksikan oleh Ketua Umum PDIP untuk menunda keberangkatan kepala daerah dapat mengganggu stabilitas politik nasional.
“Langkah Ketua Umum PDIP ini harus ditangani dengan hati-hati, untuk menjaga stabilitas politik dan kepatuhan di antara kepala daerah kepada pemerintah pusa," ujar Agus, Doktor Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP USU, kepada mistar.id pada Sabtu (22/2/25) siang.
Agus menjelaskan bahwa jika instruksi itu dianggap sebagai penolakan, hal tersebut dapat menimbulkan kesan bahwa PDIP tidak mendukung kepemimpinan pemerintah pusat.
"Saya rasa langkah ini bisa diinterpretasikan dalam beberapa konteks politik dan strategis. Misalnya, Megawati ingin memastikan agar para kepala daerah dari PDIP tetap fokus pada agenda partai dan tidak teralihkan oleh kegiatan eksternal,"katanya.
Menurutnya, dengan menunda keberangkatan, PDIP berupaya memperkuat posisi dan solidaritas internal partai di tengah dinamika politik saat ini.
"Secara garis politik, sikap yang dilakukan Megawati menunjukkan bahwa partai memiliki agenda dan prioritas sendiri berkaitan dengan hubungan dengan pemerintah pusat," tegas Agus.
Namun, pria berusia 57 tahun menambahkan, perintah Megawati ini juga berpotensi untuk memperkuat posisi partai.
“Namun langkah itu akan berpotensi terciptanya ketegangan antara kepala daerah dan pemerintah pusat,” katanya. (ari/hm17)