Magelang, MISTAR.ID

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, menyatakan bahwa kegiatan retret kepala daerah di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, merupakan amanat undang-undang.

Namun, ia juga menegaskan bahwa tidak ada sanksi bagi kepala daerah yang absen dari kegiatan tersebut berdasarkan undang-undang. Sanksi, menurutnya, hanya berlaku dalam konteks kepanitiaan penyelenggaraan retreat di Akmil selama sepekan ke depan.

Bima menekankan bahwa retret kepala daerah adalah program rutin yang diselenggarakan untuk kepala daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

"Ini adalah program rutin yang memang diselenggarakan untuk kepala daerah. Untuk kepala daerah dari dulu, saya sendiri sebagai Wali Kota Bogor juga ikut program seperti ini, ikut Lemhanas, ikut Mendagri," kata Bima di Media Center Magelang Retreat, Magelang, Jumat (21/2/2025).

Meski demikian, politikus PAN ini menjelaskan bahwa dalam undang-undang tersebut tidak tercantum sanksi bagi kepala daerah yang tidak mengikuti program retret.

"Sanksi itu lebih kepada aturan dari kepanitiaan yang menyelenggarakan acara ini. Jadi, di undang-undang itu tidak ada konsekuensi hukum bagi kepala daerah yang tidak hadir. Tetapi ada kebijakan yang berlaku sesuai dengan tahun pelaksanaan yang akan kami sampaikan nanti sore," terang Bima.

Pernyataan ini disampaikan sebagai tanggapan atas instruksi Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, yang meminta para kadernya untuk menunda keberangkatan ke retreat kepala daerah di Akmil.

Bima menjelaskan bahwa program retret ini mencakup pembinaan, pengawasan, dan peningkatan kapasitas aparatur daerah. Mengenai lokasi pelaksanaannya, ia menyebutkan bahwa hal tersebut disesuaikan dengan periode dan efisiensi pelaksanaan.

"Undang-undang mengamanatkan ini, dan pemilihan lokasi disesuaikan saja. Kalau biasanya di BPSDM atau Lemhanas, yang lebih dari satu bulan, kali ini dipadatkan dalam tujuh hari di sini (Akmil)," tambahnya.

Sebelumnya, pada Kamis (20/2/2025), Megawati mengeluarkan instruksi agar para kepala daerah dari PDIP menunda keberangkatan mereka ke retreat di Akmil Magelang. Megawati juga meminta para kepala daerah dari PDIP untuk bersiaga menunggu instruksi lanjutan dari dirinya.

Beberapa kepala daerah kader PDIP sudah menghormati instruksi tersebut, dengan sebagian berkumpul di Kantor DPD PDIP DI Yogyakarta, sementara lainnya masih berada di Jakarta. (mtr/hm24)