Taat Perintah Megawati, 8 Kepala Daerah Kader PDIP Sumut Tidak Ikut Retreat


Ketua DPD PDIP Sumut, Rapidin Simbolon menyebutkan ada 8 kepala daerah yang tidak ikut retret (f:ist/mistar)
Medan, MISTAR.ID
Ketua DPD PDIP Sumatera Utara, Rapidin Simbolon, menegaskan 8 kader partainya yang terpilih sebagai kepala daerah di Sumut tidak ikut retreat di Akademi Militer, Magelang.
Menurut Rapidin, mereka mengikuti perintah Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri pasca-KPK menahan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto atas dugaan suap dan perintangan penyidikan PAW DPR RI Harun Masiku tahun 2019.
Adapun 8 kepala daerah dari kader PDIP Sumut sebagai berikut:
1. Bupati Serdang Bedagai, Darma Wijaya
2. Bupati Humbang Hasundutan, Oloan Paniaran Nababan Bupati
3. Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu
4. Bupati Nias, Ya'atulo Gulo
5. Bupati Nias Selatan, Sakhi Atulo Laila
6. Bupati Nias Barat, Eliyunus
7. Waruwu Wali Kota Gunungsitoli, Sowa'a Laoli
8. Wali Kota Tebing Tinggi, Iman Irdian Saragih
"Kami tegak lurus dengan perintah Ketum. Delapan kepala daerah dari PDIP Sumut yang sedang dalam perjalanan ke Magelang kemarin langsung menghentikan perjalanan mereka di Yogyakarta setelah menerima instruksi," ucap Rapidin melalui keterangan tertulis, Sabtu (22/2/25).
Anggota DPR RI Fraksi PDIP itu mengatakan telah berkomunikasi langsung dengan para kepala daerah di bawah naungannya untuk memastikan mereka mengikuti instruksi Ketum partai.
"Begitu menerima surat tersebut, mereka tanpa ragu menghentikan perjalanan dan menunggu arahan lebih lanjut dari partai. Ini bukti loyalitas dan kedisiplinan mereka sebagai kader PDIP," katanya.
Mantan Bupati Kabupaten Samosir ini mengatakan, kader PDIP asal Sumut akan patuh dan loyal pada perintah Ketua Umum PDIP. (ari/hm17)