Jakarta, MISTAR.ID
Apabila terpilih, Calon presiden (Capres) Anies Baswedan bicara terkait nasib program Presiden Joko Widodo (Jokowi). Salah satunya terkait kelanjutan kebijakan Prakerja.
Eks Gubernur DKI Jakarta ini menuturkan, pada prinsipnya program Prakerja tidak dilanjutkan atau bukan. Anies memahami bahwa siapapun pemimpinnya, rakyat memerlukan suatu program yang memberikan kegunaan.
“Kami memiliki prinsip, bukan dilanjutkan apa tidak, no. Kami menganggap telah cukup gonta ganti, gonta ganti. Kita di pemerintahan tahu persis kok rakyat itu tidak peduli mau siapa yang jadi Wali Kota, Gubernur, yang penting mereka mereka manfaat,” sebut Anies dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Menara Bank Mega, Jakarta, Rabu (8/11/23).
Baca juga:Jokowi: Dinamika Politik Saat Ini Banyak Drama, Begini Tanggapan Anies dan Ganjar
Walaupun begitu, Capres Koalisi Perubahan itu mengaku, mempunyai prinsip untuk menuju perubahan yakni pertama, adanya peningkatan. Anies ingin apa yang telah dikerjakan selama ini, ada suatu peningkatan di masa mendatang.
Lalu adanya perubahan agar lebih baik. “Perubahannya apa? Koreksi dari yang dikerjakan saat ini. Ya harus transparan pada koreksi,” paparnya.
Anies menjelaskan, perihal yang wajib di stop dari apa yang dikerjakan sekarang dan apa hal baru yang harus dimasukkan. Keempat hal itu dianggap sebagai pegangannya.
Perjelasan dimaksud untuk menjawab Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Prakerja (PMO), Denni Puspa Purbasari. Ia mempertanyakan apakah program Prakerja bakal diteruskan apabila Anies terpilih sebagai Presiden.
Baca juga:Kedatangan Anies di Simalungun, Tuan Guru Batak Beri Pesan yang Menyentuh
Anies secara tegas menyampaikan, akan meneruskan proyek hilirisasi Jokowi. Namun dikatakan hilirisasi bakal didukung bersamaan dengan reindustrialisasi dalam membuat lebih banyak lapangan kerja baru.
Hilirisasi adalah proyek kebanggaan Jokowi. Presiden ke 7 Indonesia itu sering membanggakan hilirisasi akibat bisa menciptakan nilai tambah yang berlimpah.
Dalam menopang perkembangan ekonomi dan pemerataan yang akan dikerjakan Anies adalah membangun pusat pertumbuhan perekonomian kota kecil menjadi menengah dan menengah menjadi besar di sejumlah wilayah Indonesia. Ia mencatat setidaknya ada 14 kota yang harus dikerjakan.
“Jadi pusat-pusat pertumbuhan, utamanya di luar Jawa itu disorong,” kata Anies.
Baca juga:PKS Asahan Optimis Bisa Menangkan Anies-Muhaimin di Pilpres 2024
Berikutnya, ada keseriusan pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai bagian mata rantai pasok bisnis korporasi. “Jadi itu secara struktural diatur dengan regulasi sehingga mata rantai terjadi,” tambahnya.
Kemudian, perombakan tax ratio. Anies menargetkan tax ratio dapat menggapai 13-16% dan mendorong penggunaan APBN dalam sektor yang berorientasi pada pertumbuhan. (dtk/hm16)
