Menurut keterangan sejumlah warga di Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan pengalaman pada setiap pemilu, mereka mendapat Rp 100 ribu dari caleg yang dikenal.
“Kalau tidak kenal Rp 150 ribu sampai Rp 200 ribu. Kalau tidak dikasih serangan fajar berat bisa memperoleh suara banyak saat ini,” ucap sejumlah warga menolak menyebut nama, Selasa (30/1/24).
Disebutkan warga lainnya, untuk petahana atau anggota legislatif (DPRD) atau DPR RI Â yang masih aktif, kampanye saat ini menguntungkan karena irit biaya. Sebab ditempel dengan kegiatan Sosper (Sosialisasi Perda) atau reses yang ditanggung pemerintah. Bahkan bisa memberikan warga uang dan makan minum dan itu tidak melanggar aturan pemilu.
“Namun bagi caleg yang baru maju, tentunya membutuhkan biaya yang lumayan besar,” tambah warga.
Terkait dugaan politik uang, Ketua Bawaslu Deli Serdang Febriyandi Ginting mengatakan, sampai saat ini pihaknya belum mendapatkan ataupun menemukan adanya praktek money politik di wilayah Kabupaten Deli Serdang. Namun mungkin saja bisa terjadi saat menjelang hari H yang sudah  semakin dekat, 14 Februari 2024 mendatang.
” Upaya yang dilakukan Bawaslu untuk mencegah terjadinya money politik adalah dengan menguatkan dan memperluas pengawasan partisipatif dari seluruh elemen masyarakat dan senantiasa mensosialisasikan jenis-jenis pelanggaran pemilu termasuk diantaranya money politik. Bawaslu juga dalam waktu dekat akan mengundang tokoh agama, masyarakat dan tokoh pemuda untuk mengoptimalkan pengawasan partisipatif tersebut dari berbagai unsur,” jelasnya.
Sementara Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol Raphael Sandy saat dimintai tanggapan terkait antisipasi praktek money politik pada Pemilu 2024 ini, belum memberikan komentarnya. (sembiring/hm17)
