Medan, MISTAR.ID

Kebijakan pemerintah melakukan efisiensi anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dinilai akan mengganggu proses pembangunan di Sumatera Utara (Sumut) maupun nasional.

Penilaian itu disampaikan oleh Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut, Timbul Jaya Sibarani, pada Jumat (14/2/25).

“Pembangunan ini merupakan jantung perekonomian. Jadi, sangat berdampak penurunan jika adanya efisiensi anggaran khususnya di Sumut,” ujarnya.

Untuk itu, Timbul juga berencana akan berkomunikasi dengan pemerintah pusat khususnya di Komisi VII DPR RI untuk menangani proses pembangunan di Sumut.

"Komisi D akan berkomunikasi langsung ke pusat dan menjelaskan kondisi Sumut sangat membutuhkan penanganan di bidang Infrastruktur," kata politisi Golkar tersebut.

Menurutnya, adanya penghematan maupun efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah pusat, juga akan berdampak pada kehidupan masyarakat.

"Maka kita berharap program Dinas Pekerjaan Umum agar mendapat perhatianlah terhadap efisiensi ini, karena untuk kepentingan masyarakat juga," pungkasnya. (ari/hm27)