DPRD Sumut sebut Program Penanganan Banjir di Medan Belum Optimal


Sekretaris Komisi D DPRD Sumut, Defri Noval Pasaribu. (f:ist/mistar)
Medan, MISTAR.ID
Anggota (DPRD) Sumatera Utara (Sumut), Defri Noval Pasaribu menilai program penyelesaian penanganan banjir di Medan, belum optimal.
Politisi NasDem itu mengatakan, persoalan banjir masih rutin melanda Kota Medan terjadi karena banyak infrastruktur yang dibangun sejak lama tidak terawat.
"Proyek mengatasi banjir di Medan kurang efektif,” ujar Sekretaris Komisi D DPRD Sumut tersebut, pada Jumat (14/2/25).
Defri mengatakan, proyek pembangunan infrastruktur seperti Medan Urban Development Project maupun Medan Metropolitan Urban Development Project yang sudah diluncurkan dari tahun 1982, tidak dirawat.
"Kota Medan dalam mengantisipasi banjir sudah meluncurkan proyek MUDP serta proyek pembangunan drainase lainya. Semua baik, semua sudah dibuat, namun kita tidak bisa merawat," tuturnya.
"Maka hasilnya kurang efektif atasi banjir di kota ini," tukasnya menambahkan.
Kondisi itu, kata Defri, harus segera diperbaiki secara menyeluruh, tersistematis dan memenuhi unsur teknis penanganan banjir.
Menurutnya, titik banjir di Kota Medan sudah semakin banyak dikarenakan akselerasi pembangunan dan perkembangan kawasan perkotaan yang semakin cepat, sehingga penyelesaiannya tidak bisa lagi secara parsial.
"Akselerasi pembangunan dan perkembangan kawasan perkotaan, membuat masalah pemukiman semakin kompleks dan memerlukan solusi tepat meminimalisir dampak pembangunan," cecarnya.
"Tidak bisa lagi penyelesaian dengan cara parsial," ucapnya.
Baca Juga: DPRD Sumut Minta Tembok Senilai Rp2,7 Miliar yang Roboh di Pematangsiantar Segera Diperbaiki
Pembangunan parsial mengatasi banjir yang dimaksud Defri, adalah pembangunan yang tidak terkoordinasi antara satu titik banjir dengan titik banjir lain.
"Perbaiki di sini, tapi di lain titik tidak. Ketika teratasi banjir di satu titik, titik banjir lain muncul karena tidak tersentuh perbaikan. Ini yang terlihat oleh publik," katanya.
Defri menyampaikan ada baiknya, pemerintah kedepan menginventaris proyek drainase yang pernah dibuat, lalu merawatnya untuk diselaraskan dengan pembangunan sistem drainase yang saat ini dilaksanakan.
"Proyek pembangunan drainase yang pernah dibuat, mari kita rawat, ada MUDP atau MMUDP dan proyek drainase lain.
Ketua DPW Garda Pemuda NasDem Sumut itu juga mengatakan hal itu, agar proyek drainase terdahulu bermanfaat dan berfungsi dengan baik.
"Sehingga dapat mendukung apa yang kita buat saat ini," pungkasnya. (ari/hm27)
PREVIOUS ARTICLE
6 Manfaat Buah Pir yang Jarang DiketahuiNEXT ARTICLE
Ini Tanggapan Guru di Medan Tentang PPG