Antisipatif Bencana Saat Pemilu, Bawaslu Sumut: Akan Lakukan Pemetaan Wilayah.

Medan, MISTAR.ID

Menurut Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Tahun 2021, Provinsi Sumatera Utara tergolong dalam kategori sedang dengan skor 143,83. Meskipun demikian, wilayah ini dalam tahun yang sama menyaksikan tingginya kejadian bencana hidrometeorologi.

Dalam konteks persiapan Pemilu 2024 di Sumatera Utara yang akan menggelar 45.875 Tempat Pemungutan Suara (TPS) tersebar di 33 Kabupaten/Kota, Bawaslu Sumut mengambil langkah serius terkait pemetaan kerawanan yang meliputi potensi kecurangan serta dampak cuaca yang dapat memicu bencana alam saat hari pemungutan suara.

Anggota Bawaslu Sumut, Suhadi Sukendar Situmorang, mengungkapkan bahwa pemetaan ini bertujuan untuk mengidentifikasi setiap potensi masalah yang mungkin muncul selama pelaksanaan Pemilu 2024.

Baca juga: Pesta Demokrasi Mulai Dekat, KPU Simalungun Diminta Proaktif Sosialisasikan Pemilu 2024

“Kami melakukan pemetaan untuk mengenali setiap tahapan Pemilu dan lokasinya yang rawan. Tujuannya adalah positif,” ujar Suhadi kepada mistar.id melalui telepon, Senin (4/12).

Suhadi menambahkan bahwa Bawaslu Sumut sedang fokus membuat peta kerawanan Tempat Pemungutan Suara (TPS), mengingat kerentanan pada beragam aspek, termasuk perihal Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang pemahaman mengenai tugas dan fungsi di TPS.

“Peta ini membantu kami mengidentifikasi kerawanan seperti pertukaran surat suara, keterlambatan distribusi logistik yang dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk kondisi medan dan jarak tempuhnya,” ungkapnya.

Dia juga menyoroti potensi pemilih yang tidak memiliki hak tetapi memberikan suara, serta kejadian pemilih yang mencoblos lebih dari sekali.

Baca juga: Dampak Positif Pemilu Bagi Omzet UMKM

Suhadi menyebutkan bahwa Bawaslu Sumut berencana mengadakan rapat koordinasi pada tanggal 7-9 Desember 2023 guna membahas secara lebih mendalam potensi kerawanan terkait bencana di beberapa kabupaten atau wilayah di Provinsi Sumatera Utara.

“Kami akan melakukan Rapat Koordinasi Sumut pada tanggal 7-9 Desember 2023 untuk membahas isu ini,” tandasnya. (Khairul/hm17)