Medan, MISTAR.ID
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Medan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Medan Kota bekerja sama terkait jaminan sosial ketenagakerjaan.
Kerja sama tersebut dilakukan dengan penandatangan Memorandum Of Understanding (MoU) antara Ketua Bawaslu Kota Medan David Reynold dan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Kota, Jefri Iswanto.
Baca juga:Bawaslu Simalungun Andalkan Siwaslih, Percepat Melapor Pelanggaran Pilkada
Melalui kerja sama, Ketua Bawaslu Medan berharap bahwa 3750 orang yang bekerja atau bertugas di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Medan bisa dijamin BPJS ketenagakerjaannya.
“Para petugas terdiri dari Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) TPS, Kelurahan hingga Kecamatan. Namun paling banyak pengawas di TPS ada 3.326 orang,” sebut David Reynold.
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Kota, Jefri Iswanto juga menegaskan 3750 tim adhock itu kita lindungi dalam resiko bekerja, yakni jaminan kecelakaan bekerja dan kematian.
“Bila terjadi kecelakaan saat bekerja kepada jajaran Bawaslu Kota Medan, maka biaya pengobatan seluruhnya ditanggung BPJS Ketenagakerjaan,” tuturnya.
Baca juga:Mendekati Pilkada, BPJS Watch Ingatkan Kepala Daerah Lindungi Pekerja Badan Ad Hoc
“Bila ada yang meninggal dunia, biasa kita memberikan santunan Rp 42 juta. Jika meninggal dunia saat bekerja menerima santunan 48 kali gaji dan kepada 2 anak akan mendapat santunan bea siswa sekolah Rp 174 juta,” lanjutnya.
Hingga Februari 2025, Jefri mengatakan jika seluruh petugas Bawaslu Kota Medan dan jajarannya dilindungi selama Pilkada Kota Medan.
“Setelah selesai Pilkada, kami berharap agar seluruh petugas pengawas Pilkada, dapat melanjutkan pendaftaran secara pribadi ke BPJS Ketenagakerjaan,” harapnya.
“Dengan begitu, seusai Pilkada bila para petugas mendapatkan musibah masih dilindungi BPJS Ketenagakerjaan,” pungkasnya. (berry/hm17)
