Binjai, MISTAR.ID

DPRD Kota Binjai menggelar rapat paripurna penyampaian Rancangan Peraturan Daerah APBD tahun 2026, Senin (24/11/2025) siang. Dalam rapat ini terungkap bahwa anggaran tahun depan turun signifikan akibat kebijakan pemerintah pusat yang memotong Transfer Keuangan Daerah (TKD).

APBD Kota Binjai yang pada 2025 berjumlah Rp1,09 triliun kini hanya tersisa Rp835 miliar pada 2026. Penurunan sekitar 17,40 persen ini dipicu pemotongan TKD sebesar kurang lebih Rp193 miliar.

Ketua DPRD, Gusuartini, seusai paripurna, membenarkan adanya penurunan sekitar Rp175 miliar dibanding tahun sebelumnya.

Wakil Ketua DPRD, Hairil Anwar, menjelaskan bahwa kebijakan pemotongan TKD berlaku untuk seluruh daerah di Indonesia dan wajib diikuti pemerintah daerah.

Meski anggaran berkurang, ia memastikan layanan publik seperti perizinan, administrasi kependudukan, hingga pelayanan kesehatan termasuk UHC tetap menjadi prioritas.

Anggota Fraksi PAN, Ardiansyah Putra, menyoroti dampaknya terhadap pembangunan. Ia menilai pemotongan TKD berpotensi menghambat sejumlah proyek infrastruktur dan program strategis daerah.

Karena itu, ia meminta pemerintah daerah menyiapkan langkah antisipatif agar anggaran 2026 dapat dimaksimalkan dan tepat sasaran.

Wakil Wali Kota, Hasanul Jihadi, menegaskan bahwa pihaknya tetap mendukung kebijakan pemerintah pusat, sejalan dengan visi misi menuju kota yang Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan.

Rapat paripurna akan dilanjutkan pada Kamis mendatang untuk pengesahan APBD tahun 2026. (hm21).