Jakarta, MISTAR.ID - Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Boy Sembiring, menilai Presiden RI Prabowo Subianto menerima informasi yang tidak valid dari jajaran pemerintah terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

“Presiden Prabowo sering dibisiki, diberikan informasi yang enggak valid dari menterinya, dari pimpinan level utama, terkait penanganan karhutla,” ujar Boy, Rabu (14/10/2026) malam dikutip dari CNN Indonesia.

Menurut Boy, informasi yang tidak akurat dapat menyebabkan penanganan karhutla tidak menyentuh akar persoalan. Ia mencontohkan pengerahan sekitar 1.800 puskesmas dalam penanganan dampak bencana tersebut.

Boy menilai pelayanan kesehatan seharusnya dilakukan secara proaktif dengan mengerahkan rumah sakit melalui layanan kesehatan bergerak untuk membantu masyarakat yang terdampak paparan karhutla.

“Kenapa enggak dibisikkan [ke] Presiden, bahwa seharusnya rumah sakit itu bisa didorong mobil, mobile kan, dia yang melakukan tindakan proaktif untuk membantu masyarakat yang terbakar paparan karhutla,” katanya.

Selain persoalan layanan kesehatan, Boy juga menyoroti aturan terkait kearifan lokal masyarakat adat serta laporan mengenai kebakaran di lahan milik perusahaan.

Ia menyebut, pada awal terjadinya karhutla, Presiden mendapat laporan dari menteri bahwa tidak ada lahan korporasi yang terbakar. Namun, WALHI membantah laporan tersebut dan menyatakan bahwa informasi yang diterima publik menunjukkan kebakaran banyak terjadi di area konsesi, khususnya hutan tanaman industri dan perkebunan kelapa sawit.

“Permasalahan utamanya, pemanduannya tidak akan jelas kalau Presiden mendapatkan informasi yang enggak jelas dan enggak klir,” tegas Boy.

Dalam acara yang sama, konten kreator Virdian Aurellio juga mengkritik penyampaian informasi mengenai kondisi karhutla kepada Presiden. Ia menilai kepala daerah turut bertanggung jawab atas informasi yang disampaikan kepada pemerintah pusat.

“Saya masih mau berbaik hati untuk merasa Presiden itu bukan enggak peduli, tetapi Presiden dibohongi oleh birokrat di bawahnya, oleh kepala-kepala daerah yang ada di provinsi,” ungkap Virdian.

Virdian menceritakan pengalamannya menghabiskan dua minggu di wilayah terdampak karhutla. Ia mengatakan masyarakat setempat terpaksa menjalani aktivitas sehari-hari di tengah paparan asap demi memenuhi kebutuhan hidup.

Menurutnya, kondisi tersebut berisiko terhadap kesehatan masyarakat dalam jangka panjang. Ia juga mengkritik anggapan bahwa situasi karhutla merupakan kondisi normal yang dapat diterima masyarakat.

“Saya jengkel adalah keadaan normal yang basically atau keadaan normal yang sebetulnya dipaksakan ini disimpulkan oleh orang-orang di bawah presiden, misalnya Kepala BNPB mengatakan ini normal, disimpulkan oleh kepala daerah yang mengatakan enjoy aja,” katanya.

Menanggapi kritik tersebut, Tenaga Ahli Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Hariqo Wibawa Satria, menyatakan Presiden Prabowo tidak bisa dibohongi karena menerima informasi dari berbagai sumber.

“Orang bisa membohongi Presiden, tetapi Presiden itu tidak bisa dibohongi. Karena Presiden tidak hanya mendapatkan informasi dari satu sumber,” jelas Hariqo.

Hariqo juga menyinggung latar belakang Prabowo yang pernah menjadi bagian dari pasukan tempur. Menurutnya, pengalaman tersebut membuat Presiden terbiasa menerima dan memeriksa informasi dari berbagai sumber.

“Kalau kita lihat perjalanan hidupnya, karena beliau adalah pasukan tempur, kalau Presiden mudah dibohongi, sudah jadi jenazah Pak Prabowo hari ini. Karena di lapangan itu tidak mungkin mendapatkan satu informasi,” ungkapnya. (hm25/cnn Indonesia)