Silangit, MISTAR.ID

Presiden Prabowo Subianto bertolak dari Jakarta menuju Pulau Sumatera, Senin (1/12/2025) pagi, untuk meninjau lokasi banjir dan longsor di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara (Sumut) dan Sumatera Barat (Sumbar).

Dalam kunjungan di wilayah Tapanuli, Sumut, Prabowo menanggapi desakan agar bencana yang menelan korban jiwa ratusan orang dan merusak infrastruktur di tiga provinsi tersebut ditetapkan sebagai darurat bencana nasional.

“Ya kita monitor terus. Saya kira situasi membaik ya. Saya kira kondisi yang sekarang ini sudah cukup ya,” ujar Prabowo kepada wartawan setelah turun dari helikopter di Tapanuli, Senin (1/12/2025), dikutip dari CNNIndonesia.

Presiden menyatakan penanganan bencana dan operasi pencarian korban diserahkan sepenuhnya kepada lembaga terkait, termasuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Badan SAR Nasional. Ia menegaskan tidak ada instruksi khusus karena setiap instansi telah bekerja berdasarkan standar operasional prosedur (SOP).

“Enggak (tak ada instruksi khusus), mereka sudah punya SOP, punya protap. Kita sekarang apa yang dibutuhkan, kita kerahkan,” katanya.

Prabowo juga memastikan pemerintah pusat akan terus mengirimkan bantuan yang diperlukan daerah, terutama untuk dukungan logistik, distribusi bahan bakar, serta pemulihan layanan listrik dan akses jalan.

“Sekarang prioritas bagaimana bisa segera kirim bantuan-bantuan yang diperlukan. Terutama BBM sangat penting, listrik sebentar lagi diupayakan mengalir,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Prabowo mengapresiasi respons cepat sejumlah pihak dalam penanganan di lapangan, termasuk Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

“Kami kerahkan juga sudah cukup banyak helikopter, Hercules. Insyaallah dengan teamwork yang baik, kita bisa segera menghadapi musibah ini,” ujarnya.

Usai meninjau di Sumut, Presiden melanjutkan kunjungan ke Aceh atau Provinsi Serambi Mekkah. Ia dijadwalkan meninjau langsung wilayah terdampak.

Berdasarkan data terbaru BNPB per Minggu (30/11/2025) sore, total sementara korban meninggal akibat banjir dan longsor di Sumut, Sumbar dan Aceh tercatat mencapai 442 orang.

Sementara itu, desakan penetapan status darurat nasional juga datang dari koalisi masyarakat sipil Aceh yang terdiri dari LBH Banda Aceh, Masyarakat Transparansi Aceh, Aliansi Jurnalis Independen, Yayasan Keadilan dan Perdamaian Indonesia dan International Conference on Aceh and Indian Ocean Studies.

Hingga saat ini, pemerintah pusat belum menetapkan status darurat bencana nasional untuk peristiwa tersebut. (hm25)