Jakarta, MISTAR.ID
Adanya anggaran Badan Gizi Nasional sebesar Rp71 triliun menyebabkan Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani angkat bicara, jika proses pendanaan bagi lembaga itu masih dibuat.
Sri Mulyani mengatakan, agar secepatnya bersua dengan Dadan Hindayana selaku Kepala Badan Gizi Nasional yang belum lama ini ditunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Ntar juga kami bakal berjumpa dulu pimpinannya dan dilihat. Proses anggarannya kan saat ini tengah dibuat,” sebutnya di Kompleks DPR RI, Jakarta, pada Selasa (20/8/24).
Baca juga:Jokowi Resmi Melantik Tiga Menteri, Satu Wamen dan Tiga Kepala Badan
Akan tetapi Menkeu periode 2005-2009 itu belum dapat membeberkan kapan pertemuan itu akan digelar. Sebab Sri Mulyani masih disibukkan dengan sejumlah urusan.
“Ya nanti kita lihat, saya lagi banyak ke DPR nih,” kata perempuan 61 tahun itu.
Dana Badan Gizi Nasional dipatok sebesar Rp71 triliun dan tertuang di Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025.
Selain program makan bergizi gratis, anggaran itu juga termasuk untuk membiayai operasional Badan Gizi Nasional.
Baca juga:Menkeu Sri Mulyani Ungkap Pemicu Subsidi Energi Jadi Bengkak
Dadan juga membenarkan ketika ditanya dana itu juga untuk membiayai operasional Badan Gizi Nasional, juga membayar gaji pegawai dan kebutuhan lainnya.
Ditemui di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (19/8/24), Dadan menuturkan, dana Rp71 triliun akan dikelola sendiri oleh Badan Gizi Nasional. Dirinya memastikan anggaran itu tidak dialokasikan ke kementerian atau lembaga lain.
“Badan Gizi Nasional bakal mendapat Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) minggu pertama Desember. Insya allah 2 Januari 2025 kita langsung melaksanakan program makan bergizi,” imbuh Dosen Institut Pertanian Bogor (IPB) program studi S2 Entomologi itu.
Diketahui dana Badan Gizi Nasional itu unggul dibandingkan dengan kementerian/lembaga (K/L) lain, justru menempati posisi kedelapan sebagai pemilik pagu terbesar.
Baca juga:Sri Mulyani Siapkan APBN 2025, Probowo Fokus Pembangunan Infrastruktur
Dua kementerian teknis yang sebetulnya penting, namun pagu belanjanya kalah dari Badan Gizi Nasional. Yakni Kementerian Perhubungan (Kemenkeu) menerima Rp53,2 triliun atau turun dari Outlook 2024 sebesar Rp67,4 triliun. Dan Kementerian Perhubungan (Kemenkeu) diberikan Rp24,8 triliun, turun Rp14,1 triliun dari Rp38,9 triliun. (kcm/hm16)
