Sekolah Gelar Pembelajaran Tatap Muka, Pengawasan Satgas Covid-19 Daerah Tak Maksimal

Jakarta, MISTAR.ID
Wakil Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Fahriza Marta Tanjung menilai Satuan Tugas Penanganan Covid-19 di daerah tak maksimal dalam mengawasi sekolah-sekolah yang menggelar pembelajaran tatap muka. Menurutnya, implementasi pelaksanaan protokol kesehatan seolah dibebankan kepada sekolah itu sendiri dan dinas pendidikan setempat.

“Kami lihat peran Satgas Covid-19 di wilayah sekolah tidak maksimal. Mereka mungkin kewalahan dengan pengawasan PPKM, sehingga sepertinya sekolah tidak menjadi prioritas pengawasan,” kata Fahriza dalam konferensi pers yang digelar secara daring, Minggu (1/8/2021).

Ia berpendapat, pelaksanaan sekolah tatap muka yang diatur dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 menteri tidak berjalan dengan baik. Fahriza mengatakan, banyak sekolah yang memaksakan menggelar pembelajaran tatap muka meski tidak memenuhi syarat. Misalnya, terkait pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di wilayah sekolah tersebut.

Baca juga: Cabdis Siantar-Simalungun Dukung Vaksinasi Usia 12-18 Tahun Demi Sekolah Tatap Muka

“Di SKB kan ada kewajiban mengisi daftar periksa sebagai syarat pembukaan sekolah. Ini masih sedikit sekolah yang mengisi daftar periksa tapi membuka sekolahnya,” ujarnya. Selain itu, salah satu aturan dalam SKB 4 menteri adalah seluruh pendidik dan tenaga kependidikan harus sudah menerima vaksin Covid-19 ketika melaksanakan pembelajaran tatap muka.

Fahriza mengungkapkan, program vaksinasi di daerah berjalan sangat lambat, sehingga belum semua guru bisa mendapatkan vaksin Covid-19.

“Persoalan vaksinasi guru yang jadi syarat buka sekolah, tapi di daerah berjalan lambat,” tuturnya. Kendati begitu, Fahriza mengamini banyak kendala yang dialami siswa dan guru selama pembelajaran jarak jauh (PJJ) secara daring.

Baca juga: Wali Kota Medan Sepakat Penundaan Pembelajaran Tatap Muka di Sekolah

Adanya sekolah-sekolah yang menggelar pembelajaran tatap muka ini karena desakan sejumlah pihak akibat PJJ yang bermasalah. Ia pun mendorong Kemendikbud Ristek memperbaiki pelaksanaan PJJ.

“Memang seharusnya ada perbaikan di pelaksanaan PJJ. Mulai dari pelaksanaan kurikulum, model pembelajaran, ketersediaan gawai di sekolah, dan peran orangtua,” katanya. (kompas/hm06)