Jakarta, MISTAR.ID
Pembahasan proyek tanggul laut atau sea dikes di Bekasi-Tangerang akan dilanjutkan kembali usai pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto yang berpasangan dengan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil Presiden.
Seperti disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PUPR, Mohammad Zainal Fatah. “Kita belum ya, nanti mungkin setelah sudah ada pelantikan (presiden terpilih Prabowo) kita duduk lagi,” katanya saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Selasa (1/10/24).
Sesuai hasil studi Kementerian PUPR pembangun tanggul laut itu, diperkirakan menelan biaya hingga Rp 90 triliun. Adapun studi tersebut telah dilakukan bersama Belanda dan Korea. Hal ini sesuai dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di Gedung DPR RI beberapa waktu lalu.
Baca juga: Mulai 15 Juli, Kementerian PUPR Salurkan Air Bersih ke IKN
Terbaru, Kementerian PUPR tengah menjajaki peluang kerja sama pembangunan pemecah gelombang (breakwaters) dan tanggul laut (sea dikes) dengan Nanjing Hydraulic Research Institute (NHRI). Hasilnya bakal ditindaklanjuti dengan kunjungan tim NHRI ke Indonesia dalam waktu dekat.
NHRI akan mengkaji desain dasar yang disusun oleh tim ahli Korea Selatan, Belanda dan PUPR. “Hal ini merupakan transfer of knowledge dari Tiongkok ke Indonesia. Adapun rencana pembiayaan akan menggunakan skema loan,” tutur Basuki.
Sementara itu, Perekayasa Ahli Utama Kementerian PUPR, Arie Setiadi menyampaikan, Pantai Utara Jawa menghadapi ancaman tenggelamnya area pesisir dengan laju penurunan tanah 15-16 centimeter (cm) per tahun dan masalah tanah lunak yang signifikan.
Baca juga: Kementerian PUPR Diminta Perhatikan Pohon di Jalur Siantar-Parapat
Arie bilang, saat ini echosounding dilakukan untuk mengumpulkan data batimetri dan investigasi tanah dalam perancangan sea dikes sepanjang 22 kilometer (km) dari Bekasi ke Tangerang.
Menurutnya, proyek ini dirancang secara terintegrasi dengan tanggul laut yang berfungsi ganda sebagai jalan raya untuk mengurangi kemacetan di Jakarta, dan sebagai bendungan estuari untuk menjadi tampungan air tawar.
“Namun demikian, perlu perbaikan sanitasi masyarakat terlebih dahulu, karena ada 13 sungai yang bermuara di area tersebut, agar tanggul tidak menjadi septic tank,” ujarnya. (kontan/hm27)
