Tiga hakim MK lainnya, yakni Sardi Isra, Arif Hidayat dan Anwar Usman, serta enam hakim lainnya juga dimintai tanggung jawab bersama atas kebocoran informasi RPH dan telah dituntut dalam kasus ini.
Namun putusan terhadap mereka dibacakan tersendiri karena juga menyinggung persoalan etika lainnya yang masih relevan dengan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah syarat usia calon presiden dan wakil presiden.
Dalam pertimbangannya, para hakim MK memikul tanggung jawab bersama atas keterbukaan informasi RPH kepada salah satu media.
Baca juga : Pernyataan Hakim MK ke Publik soal Beda Pendapat Batas Usia Capres-Cawapres Dinilai Menyalahi Etik
Namun MKMK belum bisa melanjutkan pengusutan kebocoran tersebut karena UU Pers sudah memuat aturan terkait.
“Hakim konstitusi baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama harus mempunyai tanggung jawab hukum dan moral untuk menjamin agar informasi rahasia yang dibicarakan dalam rapat permusyawaratan hakim tidak bocor ke luar,” tandas MKMK. (dtk/hm18)
