Bekasi, MISTAR.ID

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyoroti tingginya risiko kecelakaan di perlintasan kereta sebidang, khususnya di wilayah padat penduduk pada Selasa (28/4/2026). Ia menegaskan perlunya percepatan pembangunan infrastruktur seperti flyover dan underpass untuk meningkatkan keselamatan transportasi publik.

Menko AHY menegaskan perlintasan sebidang masih menjadi salah satu titik rawan yang berpotensi menimbulkan kecelakaan, baik yang melibatkan kendaraan maupun pejalan kaki. Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret untuk mengurangi risiko tersebut melalui pembangunan infrastruktur yang lebih aman.

“Perlintasan sebidang ini memang memiliki risiko yang tinggi. Kita harus mengurangi potensi kecelakaan dengan menghadirkan solusi infrastruktur yang lebih aman, seperti flyover atau underpass,” ujarnya, Kamis (30/4/2026).

Ia menambahkan, pemerintah akan terus mendorong percepatan pembangunan di sejumlah titik prioritas, terutama di wilayah dengan tingkat mobilitas tinggi.

“Kita ingin memastikan keselamatan masyarakat benar-benar terjaga. Karena itu, pembangunan flyover dan underpass harus dipercepat, terutama di titik-titik yang selama ini dikenal rawan,” tuturnya.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat sistem keselamatan transportasi secara menyeluruh, terutama pasca sejumlah insiden yang terjadi di wilayah Bekasi dan sekitarnya.

Sementara itu, Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Bidang Hukum dan Regulasi Sigit Raditya menyampaikan bahwa percepatan pembangunan infrastruktur tersebut juga perlu didukung dengan penguatan regulasi dan kepatuhan di lapangan.

“Perlintasan sebidang ini memang berisiko tinggi, sehingga perlu ditangani dengan pendekatan yang menyeluruh. Selain pembangunan flyover dan underpass sebagai solusi jangka panjang, penegakan aturan dan kedisiplinan pengguna jalan juga harus terus diperkuat,” kata Sigit.

Ia menambahkan bahwa keselamatan transportasi merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, operator, dan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang komprehensif, baik dari sisi infrastruktur, regulasi, maupun edukasi publik.

“Ke depannya, kita akan memastikan bahwa setiap titik rawan dapat ditangani secara bertahap dengan solusi yang berkelanjutan, sehingga keselamatan masyarakat benar-benar menjadi prioritas utama,” ucapnya.