Sejumlah menteri pemerintahan Presiden Joko Widodo meminta dukungan DPR supaya anggaran tahun depan kementeriannya ditambah. Permintaan itu mereka lakukan karena  mendapat pagu indikatif anggaran dalam rencana kerja pemerintah (RKP) 2025 kecil atau di bawah kebutuhannya. Mereka pun

Di antaranya Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Saat rapat kerja di Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, ia mengatakan sudah lelah meminta tambahan anggaran ke Menteri Keuangan Sri Mulyani namun tak juga terealisasi.

“Kita bicara triliun-triliun kita bicara berapa puluh miliar aja pak, jadi mohon pak ketua tolong lah. Karen saya sudah minta menkeu juga ini pak capek juga saya ni anggaran ini aja pak Ketua,” kata Luhut di Gedung Parlemen, Jakarta, Jumat (14/6/2024)

Pada tahun ini, anggaran Kemenko Marves sebesar Rp342,9 miliar. Ini meliputi program dukungan manajemen pemegang porsi terbesar dan program koordinasi pelaksanaan kebijakan. Sementara tahun depan, anggarannya justru turun menjadi Rp274 miliar atau turun Rp68,8 miliar.

Baca juga:Begini Reaksi Menteri Investasi Kala Ormas Keagamaan Tolak Kelola Tambang

Luhut pun telah meminta dukungan tambahan anggaran ke Banggar DPR untuk Kemenko Marves pada 2025 sebesar Rp 213,31 miliar.

Selain Luhut, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia juga mengeluhkan anggaran kementeriannya kecil pada 2025 dibanding target realisasi investasi yang harus ia cari bertambah menjadi sebesar Rp1.850 triliun hingga sebesar Rp1.900 triliun.

“Bagaimana mungkin target investasi dinaikkan Rp1.850 triliun anggarannya turun. Dari target Rp1.400 triliun dengan anggaran Rp 1,2 triliun lebih sekarang dinaikkan [targetnya], tapi anggaran turun jadi Rp690 miliar lebih ini saya bingung,” protesnya.

Bahlil pun meminta dukungan Komisi VI DPR RI untuk menambah anggaran pada kementeriannya tahun depan sebesar Rp889 miliar dari pagu indikatif yang disediakan sebesar di Rp681 miliar.

“Dan saya minta kepada pimpinan untuk panggil Menkeu dan Menteri Bappenas jelaskan ini. Dalam teori saya dalam basis anggaran yang ada, saya turunkan RKP (target) koreksi jadi Rp800 miliar,” ujarnya.

Hal yang sama, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) juga  meminta penambahan anggaran sebesar Rp7,5 triliun untuk 2025. Usulan ini disampaikan saat Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi II DPR Selasa (11/6/2024).

Pagu Indikatif Kementerian ATR/BPN Tahun Anggaran 2025 sebenarnya hanya sebesar Rp6,4 triliun. AHY awalnya mengaku sungkan menyampaikan keterbatasan anggaran. Tapi sesungguhnya ia mengusulan anggaran untuk tahun 2025 Rp 14 triliun.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp804,47 miliar pada 2025, dari pagu indikatif yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) sebesar Rp1,97 triliun.

Menurutnya, tambahan anggaran mayoritas untuk membiayai gaji dan operasional pegawai baru di Kementerian PPN/Bappenas Rp 597,52 miliar untuk 1.997 orang. Pegawai baru itu merupakan hasil rekrutmen Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) pada 2024.

“sulan tambahan ini terutama karena gaji pegawai. Jadi sebenarnya kami lebih ke gaji pegawai karena gaji pegawai kami untuk 2024 akan ada 1.997 orang tambahan sehingga semuanya ada Rp 597 miliar,” kata Suharso dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Kamis (13/6/24).

Baca juga:Kementerian BUMN Uji Coba Kerja 4 Hari Sepekan

Menteri Komunikasi dan Informasi Budi Arie Setiadi juga telah mengajukan penambahan anggaran Rp12,3 Triliun dari PAGU Indikatif Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp7,7 Triliun. Sebab, ia mengatakan, tambahan anggaran itu diperlukan supaya program kementerian berjalan.

Di antaranya Program Pemanfaatan TIK antara lain untuk Operational & Maintenance (OM) Tata Kelola Pengendalian Penyelenggara Sistem Elektronik (TKPPSE) Peningkatan Kapasitas Sistem TKPPSE, dan OM Data Center Nasional, Literasi Digital, Penanganan Konten Digital, Digital Technopreneur, Perlindungan Data Pribadi, Digital Talent Scholarship (DTS).

“Agar program kerja dapat berjalan, diperlukan dukungan Komisi I DPR RI terkait pemenuhan usulan tambahan anggaran Kementerian Kominfo sebesar Rp12,3 Triliun,” tutur Budi dalam Rapat Kerja dengan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (10/6/24).

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan juga telah mengeluh pagu anggaran Kementeriannya untuk 2025 turun jauh dibanding beberapa tahun lalu, bahkan perbedaannya sampai 50%. Di tahun depan, pagu anggaran Kemendag hanya Rp1.658.999.354.000, padahal di awal pandemi Covid nilainya dua kali lipat.

“Pagu indikatif ini mengalami penurunan dibanding tahun 2024 Rp 1,9 triliun, ya bedanya Rp 300an miliar turunnya atau turun hampir 16%, padahal awalnya Rp 3 triliun, jadi banyak sekali turunnya. Jadi 2021 hampir Rp 3,2 triliun, 2022 turun Rp 2,1 triliun, 2023 naik Rp 2,4 triliun, 2024 turun jadi Rp 1,9 triliun, 2025 turun Rp 1,6 triliun. Jadi tinggal separuh dari 2021,” kata Zulhas saat rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Kamis (13/6/24).

Alhasil permintaan tambahan anggarannya yakni sebesar Rp2.400.000.000.000. Namun, Zulhas belakangan realistis hal itu sulit untuk dikabulkan.

“Permohonan anggaran 2025 menjadi Rp2,4 triliun kan, kalau Rp4 triliun nggak mungkin. Dapat Rp2,4 triliun aja kami sudah seneng pak, lumayan, jadi nambah berapa tuh? kalau bisa itu aja kami cukup,” kata Zulhas. (cnbc/hm06)