Jakarta, MISTAR.ID

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia telah menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) untuk masuk ke dalam prolegnas prioritas 2025.

Menteri Hukum dan HAM (Menkum), Supratman Andi Agtas, memastikan bahwa TNI tidak akan memiliki kewenangan dalam penegakan hukum. "Saya rasa tidak ada, itu tidak ada (TNI dapat melakukan penegakan hukum)," ujar Supratman di gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (18/2/25).

Adies Kadir, salah seorang anggota DPR, menegaskan bahwa tidak ada pembahasan terkait perluasan wewenang TNI dalam RUU TNI. Ia menyatakan bahwa yang dibahas dalam RUU ini adalah soal usia pensiun TNI. "Tidak ada, tidak ada, itu soal dwifungsi ABRI atau yang lainnya? Tidak ada. Kita lihat bersama-sama nanti," ujar politikus Golkar tersebut.

Sebelumnya, DPR RI telah menerima surat presiden (surpres) yang menunjuk wakil pemerintah terkait revisi Undang-Undang TNI. Surpres tersebut dibacakan oleh pimpinan DPR dalam rapat paripurna ke-13.

Rapat paripurna digelar di ruang paripurna Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, pagi tadi, yang dipimpin oleh Adies Kadir bersama pimpinan lainnya, Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurijal. Adies juga menyampaikan bahwa RUU TNI ini akan dibahas oleh Komisi I DPR RI. Pimpinan Dewan pun meminta persetujuan, yang kemudian disambut oleh anggota yang hadir dalam rapat tersebut. (mtr/hm24)