18.1 C
New York
Tuesday, October 1, 2024

Megawati Ungkap Kecurigaan Dugaan Penyimpangan Historis Supersemar

Yogyakarta, MISTAR.ID

Surat Perintah Sebelas Maret atau Supersemar merupakan surat perintah berisi instruksi Presiden pertama Indonesia, Soekarno kepada Soeharto agar mengambil segala tindakan guna mengatasi kondisi keamanan pada  tahun 1966 lalu.

Presiden kelima, Megawati Soekarnoputri mengungkap kecurigaannya terkait sangkaan penyimpangan sejarah di balik peristiwa Supersemar.

Menghadiri peresmian Patung Bung Karno di Omah Petroek, Sleman, DIY, pada Rabu (23/8/23) melalui sambutannya, Megawati sempat mengenang masa-masa akhir kepemimpinan ayahnya.

Baca juga: Mantan Menteri Era Megawati yang Terpidana Korupsi Masuk DCS dari PDIP

Ketua Umum (Ketum) PDI Perjuangan ini mengatakan, beberapa kali diundang sebagai pembicara acara diskusi di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas). Dia mengajak semuanya untuk melihat dan berpikir secara logis rentetan peristiwa Supersemar yang berujung pada transisi kekuasaan dari Soekarno kepada Soeharto.

“Di Lemhannas, saya menyampaikan begini, kalian mbok mikir, peristiwa itu jangan lihat saya anaknya (Soekarno), tapi berpikirlah logis dan objektif,” sebutnya.

Dijelaskan Megawati, beberapa tahun sebelum lengser, ayahnya telah diangkat menjadi presiden seumur hidup oleh MPRS. Kemudian dituding berkoalisi dengan PKI yang dinyatakan terlarang dan dibubarkan tahun 1966.

Baca juga: Menafsir Mimpi SBY Naik Kereta Bareng Megawati dan Jokowi

“Saat pak Harto menggantikan, keluarlah sebuah TAP MPR, yang katanya sumbernya dari Supersemar mengatakan Bung Karno diturunkan akibat melakukan, ada indikasi itu istilahnya bekerja sama sama sebuah partai PKI yang terlarang,” tukasnya.

Keanehan bagi Megawati, karena Bung Karno dituduh mempunyai hubungan dengan kelompok yang dinyatakan terlarang, sementara sudah ditetapkan sebagai presiden seumur hidup.  Soekarno pun digantikan Soeharto melalui TAP MPR Nomor XXXIII/MPRS/1967.

Walaupun Supersemar mempunyai sejumlah versi, terdapat beberapa pokok pikiran yang diakui Orba dan dijadikan sebagai acuan. Salah satunya mengambil segala tindakan yang dinilai perlu dalam terjaminnya keamanan dan ketenangan, serta kestabilan jalannya pemerintahan maupun revolusi.

Baca juga: Heroisme Panjat Pinang, Ilusi Kebangsaan dalam Bingkai Historis Romantika Kolonial

Related Articles

Latest Articles