Jakarta, MISTAR.ID

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan tidak ada kendala dalam pendanaan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dan program makan siang bergizi di pemerintahan mendatang, Prabowo Subianto.

“Hasil model ekonomi yang kita buat, saya melihat tidak ada kendala pendanaan untuk lima tahun ke depan,” kata Luhut, Jumat (5/7/24).

Mengutip kajian ekonomi yang dilakukan Kemenko Marves , Luhut mengatakan pemerintah bisa mengalokasikan hingga Rp612 triliun per tahun dengan asumsi defisit anggaran 2,5 persen.

Baca juga: Tol Trans Sumatera Hampir Rampung, Baskami: Pengembangan Wilayah Berkelanjutan

Luhut mengatakan anggaran tersebut bisa dialokasikan untuk program makan siang bergizi dan pembangunan ibu kota negara baru, termasuk menyelesaikan pembangunan Tol Sumatera.

“Kita bisa mengalokasikan Rp612 triliun per tahun dan itu bisa digunakan untuk menyelesaikan Tol Sumatera, untuk makan siang bergizi, untuk program IKN, dan sebagainya. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan,” kata Luhut.

Ia menjelaskan, untuk mendukung ketersediaan anggaran, pemerintah tengah melakukan berbagai upaya, seperti memastikan adanya upaya penyempurnaan teknologi pemerintah, mengintensifkan pembayaran pajak, dan memastikan tidak ada yang mengelak atau lupa membayar pajak.

1. Baca juga:Pengamat: Pemerintah Perlu Berpikir Strategis Mengakselerasi Pembangunan IKN

Ia optimistis IKN dan program makan siang bergizi itu bisa terealisasi sepenuhnya, meski keputusan akhir tetap di tangan Presiden terpilih Prabowo Subianto.

“Menurut saya, makan siang bergizi itu program yang bagus,” tegasnya.

Direktur Program Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Eisha Maghfiruha Rachbini dalam diskusi publik, Kamis (4/7/24), mengatakan pemerintah harus fokus pada jatuh tempo utang, terutama untuk program pemerintah berikutnya.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan per 30 April 2024, utang pemerintah sebesar Rp800,33 triliun atau sekitar US$49,1 juta akan jatuh tempo pada 2025. (antara/hm17)