Jakarta, MISTAR.ID
PT Pos Indonesia diyakini telah berhasil mengajak 1,5 juta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk bergabung dalam platform digital Pos Aja per Juli 2023. Hal itu disampaikan Direktur Bisnis Kurir dan Logistik Pos Indonesia Siti Choirina, Selasa (1/8/23).
Adapun pelaku UMKM yang bergabung mulai pengusaha kuliner hingga produk fashion dan kerajinan yang didominasi pelaku di Pulau Jawa. Sebagai penyedia jasa logistik tertua di Indonesia, perusahaan BUMN ini ingin UMKM mengadopsi layanan digital bernama Pos Aja agar bisa lebih cepat naik kelas. Pos Indonesia melalui Pos Aja membantu mempersiapkan para pelaku UMKM agar mampu menyasar pasar internasional.
Ia mengungkapkan, perusahaan juga memiliki tim champion yang bertugas melakukan pendekatan kepada para pelaku UMKM dan diharapkan sampai akhir tahun program yang ditawarkan dapat meningkatkan jumlah yang memanfaatkan jasa PT Pos Indonesia hingga 3 juta.
Baca juga: Sejarah Jakarta: Kantor Pos Kota Tua Merupakan Pusat Komunikasi Pemerintah Hindia Belanda
Tim dan beberapa pihak terkait bertugas untuk memberikan pelatihan penjualan online, mulai dari cara bertransaksi di e-commerce, memasarkan produk, hingga pengurusan sertifikat halal.
“Kami bantu mengurus sertifikat halal karena kami punya ULBI (University of Logistics and International Business) yang juga berfungsi mengeluarkan sertifikasi halal. Bisa dibantu sampai keluar sertifikat,” ujarnya.
Pos Indonesia juga menawarkan layanan gudang sebagai solusi bagi UMKM yang kesulitan dalam menata produknya, karena tidak memiliki gudang khusus di rumah.
Baca juga: Warga Sipispis Terima BLT BBM Rp300 Ribu dari Kantor Pos
“Ketika mereka menggunakan jasa gudang dari Pos Indonesia, kami pastikan produknya aman, dan terjaga kualitasnya. Hal ini juga memudahkan UMKM untuk melakukan pengiriman ketika ada pesanan yang dikirim langsung dari gudang kami,” jelasnya.
Pos Indonesia, dengan memanfaatkan ratusan hub luar negerinya yang terintegrasi dengan 228 negara, memberikan pelatihan khusus bagi UMKM untuk lebih memahami aturan perdagangan internasional.
“Kalau tidak ada yang mengajari, mereka ribet. Misalnya kirim abon (abon dan gorengan) bahannya bermacam-macam. Harus disebutkan abonnya seperti apa karena di beberapa negara ada yang menolak impor ikan olahan dan sebagainya,” jelasnya. (mtr/hm17)
