Jakarta, MISTAR.ID
Pemerintah ingin segera memperpanjang kontrak izin tambang PT Freeport Indonesia. Rencananya, kontrak tersebut akan diperpanjang selama 20 tahun ke depan atau tepatnya hingga tahun 2061. Seperti diketahui, kontrak PT Freeport saat ini berakhir pada tahun 2041.
Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa perpanjangan kontrak izin usaha pertambangan khusus (IUPK) Freeport dilakukan karena pemerintah memprediksi cadangan dan produksi mineral perusahaan tersebut mencapai puncaknya pada 2035.
“Puncak produksi Freeport diperkirakan akan terjadi pada tahun 2035, karena saat ini pengelolaan dilakukan secara bawah tanah,” jelas Bahlil dalam konferensi pers di Kementerian Investasi/BKPM, Jakarta Selatan, pada hari Senin (29/4/24).
Dilanjutkannya, jika eksplorasi tidak dilakukan setelah tahun 2035, maka produksi mineral bisa habis. Namun, melakukan eksplorasi di wilayah tambang bawah tanah membutuhkan waktu sekitar 10-15 tahun.
Baca juga:Â Masyarakat Adat Tolak Perluasan Lahan Tambang Freeport
“Jadi jika kita tidak memperpanjang kontrak sekarang untuk memberi mereka waktu melakukan eksplorasi, maka pada tahun 2040, Freeport mungkin tidak dapat beroperasi,” tambah Bahlil.
Saat ini, lanjutnya, proses perpanjangan kontrak hampir mencapai tahap final, hanya tinggal menunggu revisi Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
“Prosesnya hampir mencapai tahap final, hanya menunggu revisi PP Nomor 96/2021 saja,” ungkapnya.
Bahlil menambahkan bahwa perpanjangan kontrak ini bukanlah masalah, mengingat mayoritas saham Freeport dimiliki oleh Indonesia.
Baca juga:Â Produksi Dan Penjualan Emas-Tembaga Freeport Indonesia Merosot
Dia juga mengungkap adanya opsi untuk menambah saham sebesar 10 persen. Dengan penambahan ini, kepemilikan saham pemerintah di PT Freeport Indonesia secara total mencapai 61 persen.
“Jadi, ke depan Freeport akan memiliki 61 persen saham. Jika sudah mencapai 61 persen, apa lagi yang bisa dilakukan? Dan utang divestasi kemungkinan akan lunas pada tahun 2024 berdasarkan pendapatan mereka,” jelasnya. (cnn/hm20)
