Kemenekraf Kerahkan AI untuk Percepat Rekonstruksi Pascabencana

Visual, drone mapping AI Kemenekraf terbang di atas jembatan Batang Arau yang rusak. Geospatial AI scan & computer vision mendeteksi tingkat kerusakan 78%. Kolaborasi Kemenekraf x Pemda Padang menganalisis data presisi di tablet di lapangan. (Foto ilustrasi: maris/meta/mistar.id)
Jakarta, MISTAR.ID (12/10/2026) — Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) melalui Direktorat Kreativitas Teknologi memacu percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Kota Padang dengan pemanfaatan kecerdasan artifisial (AI) untuk memetakan infrastruktur vital dan pusat aktivitas ekonomi yang terdampak.
Langkah ini bertujuan menghasilkan data presisi sebagai dasar penentuan prioritas penanganan di daerah.
Direktur Kreativitas Teknologi Kemenekraf, Dandy Yudha Feryawan, menegaskan langkah ini merupakan realisasi komitmen pemulihan berbasis kebutuhan riil di lapangan yang tidak berhenti pada teknologi, tetapi berangkat dari persoalan nyata yang dihadapi masyarakat dan pemerintah daerah.
"Melalui pemetaan ini, kami berharap dapat memberikan gambaran dan data yang lebih jelas mengenai kondisi dan kebutuhan rehabilitasi serta rekonstruksi di setiap lokasi sehingga dapat membantu pemerintah daerah menentukan titik-titik yang memerlukan perhatian hingga penanganan lebih lanjut," ujar Dandy dalam keterangan yang diterima di Jakarta dilansir ANTARA, Senin (6/10/2026).
Kemenekraf menggandeng Niriksagara, perusahaan rintisan pemenang Ekraftech Innovation Challenge 2025 yang bergerak di bidang pemetaan infrastruktur berbasis AI dan geospatial intelligence, untuk menerapkan keandalan teknologi anak bangsa dalam penanganan tanggap darurat dan rekonstruksi di lapangan.
Salah satu pendiri Niriksagara, Fransiscus Leonardo Siahaan, menyampaikan pengujian teknologi pemetaan di Kota Padang mencakup pengumpulan data berupa foto, video, dan citra udara drone di setiap titik yang akan diolah menggunakan AI, computer vision, dan geospatial intelligence.
"Sehingga dapat menjadi gambaran yang jelas bagi Pemerintah Kota Padang dalam melihat kondisi dan kebutuhan penanganan. Kami juga terbuka untuk berkoordinasi dengan dinas terkait apabila diperlukan data tambahan," jelas Fransiscus.
Lokasi yang ditinjau meliputi Jembatan dan Saluran Irigasi Gunung Nago, Jembatan Kalawi, Bendungan Lubuk Minturun, kawasan pertanian Batu Busuk, hingga kompleks Balai Kota dan Gedung DPRD Padang.
Pendekatan ini sekaligus menjadi proof of concept (PoC) untuk melihat penerapan teknologi tersebut dalam penanganan pascabencana secara langsung. Hasilnya tidak diarahkan untuk menggantikan proses perencanaan maupun kewenangan pemerintah daerah, tetapi diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dan perspektif yang bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan langkah penanganan pascabencana Sumatra.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang, Tommy TRD, mengapresiasi langkah lintas sektor ini. Kolaborasi ini melibatkan Diskominfo dan Bappeda Kota Padang sebagai koordinator ekosistem, serta pendampingan teknis dari Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pertanian untuk klaster infrastruktur dan lahan produktif.
"Kami menyambut baik pemetaan ini. Perangkat daerah turun langsung sesuai kewenangan masing-masing agar data sebenarnya mampu menggambarkan kondisi di lapangan dan informasinya akan membantu kami melihat prioritas penanganan di titik-titik terdampak," ungkap Tommy.
Pada rapat koordinasi yang berlangsung 7 Oktober 2026, Staf Ahli Pemerintahan, Hukum, dan Politik Kota Padang, Raf Indria, meminta hasil temuan Kemenekraf dan Niriksagara ditindaklanjuti masing-masing dinas terkait.
Hasil pemetaan di Kota Padang selanjutnya akan menjadi bahan analisis dan pembahasan bersama Pemerintah Kota Padang serta pemangku kepentingan terkait. Informasi tersebut diharapkan dapat membantu mengidentifikasi kebutuhan dan prioritas rehabilitasi serta rekonstruksi, sekaligus memberikan pembelajaran tentang bagaimana inovasi teknologi karya perusahaan rintisan nasional dapat dimanfaatkan untuk mendukung penanganan pascabencana secara lebih responsif, berbasis data, dan sesuai karakteristik daerah. (hm02)

















































