Kotawaringin Barat, MISTAR.ID - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang meluas di Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), Kalimantan Tengah, kian mengkhawatirkan.

Bupati Kotawaringin Barat Nurhidayah mendesak pemerintah pusat segera turun tangan membantu penanganan kebakaran yang terjadi di sejumlah wilayah, termasuk Taman Nasional Tanjung Puting (TNTP) dan ruas Jalan Pangkalan Bun-Kotawaringin Lama.

Nurhidayah mengatakan, kondisi karhutla saat ini sudah membahayakan masyarakat dan berdampak terhadap kesehatan, pelayanan publik, hingga aktivitas ekonomi. Kabut asap yang ditimbulkan juga mengganggu penerbangan di Bandara Iskandar Pangkalan Bun.

“Kondisi karhutla saat ini sudah tahap membahayakan. Mengganggu kesehatan masyarakat, pelayanan publik dan ekonomi. Bahkan penerbangan ke Bandara Iskandar beberapa hari terakhir sudah banyak yang di-cancel atau dibatalkan,” ujar Nurhidayah, Senin (12/10/2026).

Ia mengungkapkan, Pemerintah Kabupaten Kobar telah menetapkan tiga wilayah sebagai prioritas penanganan karena menjadi penyumbang asap terbesar. Ketiganya adalah ruas Jalan Pangkalan Bun-Kotawaringin Lama, Desa Tanjung Putri, dan kawasan Taman Nasional Tanjung Puting.

Menurut Nurhidayah, luasnya sebaran kebakaran membuat personel harus dibagi ke sejumlah titik. Sementara itu, keterbatasan peralatan dan sarana pendukung menjadi kendala bagi tim di lapangan untuk memadamkan api secara optimal.

Karena itu, ia meminta pemerintah pusat memberikan dukungan tambahan, baik berupa personel maupun sarana dan prasarana pemadaman, agar pengendalian kebakaran dapat dilakukan lebih maksimal.

“Kondisi ini jangan dianggap sepele. Kami harapkan pemerintah pusat turun langsung ke wilayah Kobar dan Provinsi Kalimantan Tengah, bantu kami dan segera turunkan bantuan,” tegasnya.

Desakan tersebut disampaikan saat Nurhidayah meninjau lokasi karhutla di sepanjang jalan penghubung Pangkalan Bun-Kotawaringin Lama. Dalam peninjauan itu, ia didampingi Sekretaris Daerah, Kepala Pelaksana BPBD, serta sejumlah kepala perangkat daerah terkait.

Rombongan juga melibatkan Dinas Sosial, Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Kesehatan, Direktur RSUD Sultan Imanudin Pangkalan Bun, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Keterlibatan lintas instansi tersebut merupakan bagian dari koordinasi penanganan karhutla dan dampaknya terhadap masyarakat.

Nurhidayah turut mengajak seluruh pihak memperkuat sinergi untuk menyelamatkan masyarakat dari dampak kabut asap. Ia berharap upaya pemadaman bersama dapat segera mengendalikan api sehingga kebakaran tidak semakin meluas.

“Mari kita tingkatkan sinergi untuk bersama-sama saling menyadari tugas kita menyelamatkan keluarga dan masyarakat dari kabut asap ini. Kita berupaya maksimal supaya api bisa padam,” pungkasnya.

Sebelumnya, tim relawan gabungan penanggulangan karhutla dari Yayasan Orangutan Hijau Kalimantan (YOHK) dan Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Kobar memutuskan menarik seluruh anggotanya dari kegiatan pemadaman di lapangan. Mereka mendesak pemerintah segera mengerahkan water bombing untuk membantu memadamkan api yang mengancam kawasan hutan dan habitat orangutan di Taman Nasional Tanjung Puting.

Keputusan penarikan personel tersebut menjadi perhatian setelah video pengunduran diri relawan viral di media sosial. Penarikan dilakukan setelah sejumlah pihak menyepakati penghentian sementara upaya pemadaman di lapangan.

Para relawan menilai penanganan yang telah dilakukan belum menunjukkan perubahan signifikan. Sementara itu, kemampuan mereka untuk memadamkan api secara langsung dinilai telah mencapai batas.

Salah satu perwakilan YOHK-HPI Kobar, Moncos, mengatakan pihaknya memilih menarik diri sementara karena upaya yang dilakukan selama ini dinilai belum diikuti dukungan yang memadai. Hal itu disampaikannya melalui video yang diunggah pada Minggu (11/10/2026). (hm25/detikkalimantan)