Jakarta, MISTAR.ID

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, memberikan tanggapan terkait izin ekspor listrik bersih yang dihasilkan dari energi baru terbarukan (EBT) ke Singapura yang hingga kini masih ditahan oleh Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia.

Luhut mengatakan bahwa rencana ekspor listrik bersih ke Singapura telah memperhatikan kepentingan nasional. Kebijakan ini sebelumnya diputuskan saat ia menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Ekspor listrik ke Singapura sudah melalui proses pengambilan keputusan yang sangat memperhatikan kepentingan nasional kita," kata Luhut usai acara Bloomberg Technoz Economic Outlook di Soehanna Hall, Jakarta Selatan, Kamis (20/2/25).

Luhut menegaskan bahwa pada saat itu, Kemenko Marves tetap mengutamakan kebutuhan listrik dalam negeri, termasuk untuk pembangunan Data Center di Indonesia yang memerlukan energi hijau.

Meski demikian, Luhut menyatakan bahwa ia mempersilakan Bahlil untuk menelaah lebih lanjut mengenai rencana ekspor listrik bersih tersebut. "Silakan saja dilihat," ujarnya.

Rencana Ekspor Listrik RI ke Singapura

Sebelumnya, rencana ekspor listrik bersih ke Singapura telah dibicarakan di tingkat pimpinan kedua negara. Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat bertemu Perdana Menteri (PM) Singapura, Lee Hsien Loong, dalam Leaders' Retreat di Istana Bogor, Jawa Barat, pada April 2024, untuk membahas rencana tersebut.

Indonesia dan Singapura juga telah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) terkait ekspor listrik pada September 2023. Singapura membutuhkan listrik rendah karbon sebanyak 4 gigawatt (GW) hingga 2035, di mana 2 GW di antaranya akan dipenuhi oleh Indonesia.

Namun, sejak Bahlil menjabat Menteri ESDM pada Agustus 2024, ia mulai mengkaji ulang rencana ekspor listrik bersih tersebut. Menurutnya, kebutuhan EBT dalam negeri masih belum tercukupi.

"Terkait ekspor listrik, kami sedang mengkaji di Kementerian ESDM, karena seluruh perangkat regulasinya ada di kementerian kami. Kami akan memberikan izin, tetapi kami tetap mengutamakan kepentingan nasional. Kalau kebutuhan dalam negeri belum tercukupi, kenapa harus dikirim keluar?" kata Bahlil dalam acara Green Initiative Conference di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat.

Selain itu, Bahlil menginginkan adanya imbal balik bagi Indonesia terkait izin ekspor tersebut. Ia berharap dapat ditemukan solusi yang menguntungkan kedua belah pihak.

"Jadi, jangan dibangun persepsi bahwa kami tidak mendukung. Kami bahkan siap mendukung Singapura. Tetapi ketika kami mendukung, kami ingin melihat apakah Singapura juga akan mendukung kami. Kami ingin adanya keadilan, supaya kedua negara sama-sama memperoleh manfaat yang saling menguntungkan," tegas Bahlil. (mtr/hm24)