Jakarta, MISTAR.ID
Bantuan sosial (Bansos) yang disalurkan pemerintah bukan sekadar hanya untuk memberikan bantuan, namun juga sebagai perlindungan sosial (social protection), serta meningkatkan pendapatan untuk mendorong keluarga miskin lebih produktif.
Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial, Harry Hikmat, dalam acara Dialog Produktif dari Media Center Forum Merdeka Barat 9 (FMB9)-KPCPEN, pada Kamis (23/12/21).
“Rp78,2 triliun (Pagu Anggaran Tahun Anggaran 2022) yang akan disalurkan untuk program yang menggunakan mata anggaran Bantuan Sosial, di dalamnya ada program perlindungan sosial,” terang Harry.
Baca Juga:Â RAPBN 2022
Menurut Harry, bansos juga mencakup cara mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan sehingga mendorong keluarga miskin lebih produktif.
“Perlu strategi ke depan menggunakan mata anggaran bansos untuk pihak yang memang berhak menerima bantuan. Kemensos tahun depan tetap akan memberikan perlindungan sosial dengan akses permodalan, keterampilan dan pemasaran untuk meningkatkan pendapatan,” tuturnya.
Tak sampai di situ saja, bansos ternyata juga berperan dalam perbaikan infrastruktur di daerah tertinggal untuk memberikan layanan dasar. Pelayanan yang terintegrasi, dan bantuan sosial juga dioptimalkan penggunaannya dalam hal kegiatan-kegiatan yang lebih produktif, misalnya di bidang program kewirausahaan.
Baca Juga:Â Anggota DPRD Apresiasi Strategi Bobby Bangkitkan UMKM di Medan
“Jadi tidak hanya dibelanjakan ke pasar. Tidak hanya untuk dikonsumsi. Namun diharapkan bantuan sosial bisa memproduksi sendiri untuk pemenuhan kebutuhan harian guna menuntaskan kemiskinan ekstrem,” pungkas Harry.
Di sisi lain, Harry juga tak memungkiri soal pendataan menjadi isu penting dalam proses pemberian bansos. “Kemensos berupaya memperbaiki integritas data. Saat ini masyarakat bisa mengecek bansos, bahkan bisa usul atau sanggah saat data tidak sesuai,” ujarnya.
Upaya perbaikan data, kata Harry, dengan menggunakan sistem berbasis digital juga online ke publik, sehingga dapat dipastikan integritas data valid dan reliable.
Baca Juga:Â Mensos Ingatkan Pemda dalam Pemutakhiran Data Kemiskinan
“Kemensos juga berkolaborasi dengan Ditjen Dukcapil untuk pemadanan data, tidak hanya berdasar NIK namun juga KK (nomor KK), dengan data berbasis sistem digital maka masyarakat dapat terlibat untuk pantau kualitas data,” kata Harry memaparkan.
Di kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Emanuel Melkiades Laka Lena sepakat bahwa bansos sebaiknya dibahas dari aspek terpenting, yaitu data agar semakin tepat sasaran.
“Juga bagaimana pelibatan semua pihak, dari pusat hingga tingkat RT RW, ini juga harus dievaluasi peran, tugas, dan sinerginya,” imbuhnya.
Sementara itu, Pengamat Ekonomi CORE, Piter Abdullah mengapresiasi perubahan paradigma terkait bansos.
“Dari paradigma lama bagi-bagi bantuan sekarang diubah menjadi paradigma perlindungan dan pemberdayaan yang di dalamnya ada program jelas yang ditujukan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat diperkuat dengan pendampingan,” jelas Piter.
Piter memuji hal itu sebagai langkah lebih baik, hanya saja butuh sosialisasi agar masyarakat lebih banyak yang mengetahui akan hal ini.
“Harus makin digaungkan bahwa Kemensos memberikan perlindungan dan pemberdayaan dan di dalamnya ada pendampingan. Ini hal positif yang sangat perlu digaungkan,” kata Piter mengapresiasi.(CNN/hm02)
