14.5 C
New York
Wednesday, May 1, 2024

Gubernur Riau Tarik Seluruh Mobil Dinas PNS Agar Tak Dipakai Mudik

Pekanbaru, MISTAR.ID

Kebijakan Gubernur Provinsi Riau, Syamsuar patut diapresiasi. Dia memperlihatkan sikap tegasnya dalam penanganan dan penanggulangan penyebaran Covid-19, dengan menerbitkan surat perintah segera menarik seluruh mobil dinas PNS.

Tujuan penarikan mobil dinas Pegawai Negeri Sipil (PNS) itu, agar tidak disalah gunakan untuk dipakai mudik Idul Fitri.

Seluruh mobil dinas PNS yang ditarik, dikumpulkan di instansi masing-masing paling lambat Rabu (5/5/21) sudah harus terkumpul, guna mengantisipasi digunakan mudik menjelang lebaran.

Baca Juga: DPR Usulkan Dua Insentif Terkait Larangan Mudik

“Jadi paling lambat kendaraan harus dikumpul Rabu sore ini. Itu koordinatornya BPKAD Riau,” kata Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Masrul Kasmy, di Pekanbaru.

Masrul mengatakan, pengumpulan kendaraan dinas pejabat Pemprov Riau ini menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) tentang pembatasan kegiatan berpergian ke luar daerah atau mudik saat libur lebaran bagi ASN di masa pandemi Covid-19.

“Intinya ada perintah pengumpulan mobil dinas mulai 5-17 Mei 2021 karena ini berkaitan dengan adanya kebijakan larangan mudik. Dengan begitu kita lebih bisa mengontrol aparatur kita dengan mengumpulkan sementara mobil yang dipakai pejabat ke pengelola barang atau aset,” terangnya.

Baca Juga: Pemerintah Larang PNS Mudik

Setelah dikumpulkan di masing-masing kantor dinas, badan dan biro, kunci kendaraan dinas maupun operasional itu diserahkan BPKAD Provinsi Riau dan akan ada petugas yang memeriksanya.

“Apabila ada selisih antara jumlah kendaraan dinas yang tercatat dalam KIB (Kartu Inventaris Barang), dengan jumlah kendaraan dinas yang terkumpul, maka Kepala OPD harus bisa menjelaskannya. Misalnya kendaraan operasional digunakan untuk apa atau alasan lainnya,” ujarnya.

Namun demikian, dari Surat Perintah Gubernur Riau tersebut ada pengecualian kendaraan yang tidak dikumpulkan untuk kepentingan kedinasan, seperti kendaraan dinas Sekda, para Asisten, dan Staf Ahli di Sekretariat Daerah Provinsi Riau, termasuk kendaraan dinas Kepala OPD.

Selanjutnya ada kendaraan dinas yang digunakan untuk operasional seperti di Dinas Kesehatan, rumah sakit, Dinas Perhubungan, Satpol Pamong Praja, dan sejenisnya yang dibutuhkan dalam pekerjaan.(CNN/hm02)

Related Articles

Latest Articles