Dampak Pemangkasan Anggaran Rp306 Triliun di Kabinet Presiden Prabowo
![journalist-avatar-top](/_next/image?url=%2Fimages%2Fdefault-avatar.png&w=64&q=75)
![dampak_pemangkasan_anggaran_rp306_triliun_di_kabinet_presiden_prabowo](/_next/image?url=https%3A%2F%2Ffiles-manager.mistar.id%2Fuploads%2FMISTAR%2F07-02-2025%2Fdampak_pemangkasan_anggaran_rp306_triliun_di_kabinet_presiden_prabowo_2025-02-07_17-36-53_3806.jpg&w=1920&q=75)
Ilustrasi. (f:ist/mistar)
Jakarta, MISTAR.ID
Pemangkasan anggaran sebesar Rp306,69 triliun yang dilakukan pemerintah berdampak signifikan pada sejumlah kementerian/lembaga (K/L). Beberapa kementerian melaporkan adanya gangguan terhadap operasional dan program mereka, sementara yang lainnya tetap melanjutkan prioritas tanpa hambatan.
Berikut adalah rangkuman dampak pemangkasan anggaran terhadap K/L:
1. Kementerian Pekerjaan Umum (PU)
Anggaran Kementerian PU dipotong hingga Rp81 triliun dari total pagu awal Rp110 triliun. Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti mengakui bahwa efisiensi ini mengganggu sejumlah program pembangunan infrastruktur seperti jalan, bendungan, dan irigasi.
"Semua terganggu, mulai dari jalan, bendungan, irigasi, hingga bangunan. Tetapi infrastruktur yang sudah berjalan akan tetap dilanjutkan, terutama yang didanai oleh hibah luar negeri (HLN) atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)," ujar Diana.
2. Kemenko Perekonomian
Efisiensi anggaran sebesar 52,5 persen membuat Kemenko Perekonomian mengambil langkah hemat, termasuk pengurangan penggunaan listrik di kantor.
"Efisiensi ini hanya menyasar belanja K/L, bukan program-program. Jadi semua program dan insentif untuk industri tetap berjalan," ucap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Meski demikian, lampu-lampu kantor Kemenko Perekonomian terlihat lebih redup sebagai langkah penghematan energi.
3. Kementerian Perindustrian (Kemenperin)
Kemenperin mengalami pengurangan anggaran sebesar 43,3 persen, dari Rp2,5 triliun menjadi Rp1,1 triliun. Kebijakan ini membuat pejabat eselon I dan II tidak lagi mendapatkan jatah bahan bakar minyak (BBM).
Selain itu, Kemenperin menerapkan sistem kerja work from anywhere (WFA) untuk menghemat biaya operasional seperti listrik dan air.
"Kami menghitung bahwa setiap penggunaan lift bisa menghabiskan Rp2.000 per tombol. Jika dikalikan 2.500 orang, efisiensi ini signifikan," kata Sekretaris Jenderal Kemenperin, Eko Cahyanto.
4. Kementerian Kebudayaan
Kementerian Kebudayaan kehilangan lebih dari Rp1 triliun dari pagu awal sebesar Rp2,3 triliun. Menteri Kebudayaan Fadli Zon menekankan pentingnya memprioritaskan program yang berdampak besar meskipun dengan anggaran rendah.
"Kebudayaan memerlukan kerja besar dari semua pihak, bukan hanya kegiatan kementerian. Kami akan fokus pada program low budget tapi high impact," ujar Fadli.
5. Badan Pangan Nasional (Bapanas)
Bapanas menghadapi pemangkasan anggaran hingga 60 persen, menyisakan Rp191 miliar. Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, menegaskan bahwa langkah efisiensi ini merupakan keputusan pemerintah yang harus diterima.
"Kami memahami kondisi ini dan mengatur ulang prioritas, termasuk pengurangan perjalanan dinas," kata Arief.
6. Kementerian Sosial (Kemensos)
Kemensos tidak terdampak pemangkasan anggaran pada program bantuan sosial (bansos). Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa bansos, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan, tidak akan dikurangi.
"Program yang menyangkut kepentingan rakyat tidak akan dipotong. Bahkan, jika diperlukan, bansos bisa ditambah," kata Saifullah Yusuf. (cnn/hm25)
PREVIOUS ARTICLE
Bulog Sumut Serap 420 Ton Gabah Petani pada Februari 2025![journalist-avatar-bottom](/_next/image?url=%2Fimages%2Fdefault-avatar.png&w=256&q=75)