Jakarta, MISTAR.ID
Keputusan sekolah 5 hari dan kegiatan belajar mengajar dimulai dari pagi hingga sore hari (full day school) menuai penolakan dari Forum Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama Nahdlatul Ulama (NU) 2023 yang digelar di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, pada 19 September 2023.
Kata Koordinator Komisi Bahtsul Masail Qonuniyah, Abdul Ghaffar Rozin saat membacakan hasil rekomendasi, ada 2 penyebabnya, sehingga NU menolaknya.
“Dua alasan NU menolak regulasi 5 hari sekolah dari pagi hingga sore dari aspek sosiologis dan yuridis,” paparnya, seperti dilansir, pada Kamis (21/9/23).
Baca juga: Dibuka Jokowi, Sejumlah Menteri Hadiri Munas Alim Ulama dan Konbes NU
Dari sisi sosiologis, dianggap keputusan itu mengganggu pengajaran pendidikan karakter dan pendidikan keagamaan. Pasalnya, kegiatan keagamaan umumnya didapatkan anak-anak saat waktu sore selepas sekolah umum.
Pria yang akrab disapa Gus Rozin ini mengatakan, NU memiliki sekian banyak Madrasah Diniyah dan TPQ, sehingga jika kebijakan dimaksud diterapkan, maka pendidikan karakter dan pendidikan keagamaan dasar yang tawasuth i’tidal moderat bakal tidak menjadi maksimal atau terancam.
Aspek yuridis, Gus Rozin menerangkan, telah ada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter yang mencabut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 23 Tahun 2017 tentang Lima Hari Kerja.
Baca juga: Kurikulum Merdeka Kembangkan SDM Sadar Iklim, Kementerian Berencana Ubah Standarisasi Gedung Sekolah
“Permendikbud itu dicabut karena kedudukan Perpres lebih tinggi dan regulasi lebih mutakhir,” paparnya.
Dia mengatakan, kebijakan penerapan 5 hari sekolah ini sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai ASN. Perpres itu meregulasi ‘hari kerja’ adalah Senin, Selasa, Rabu, Kamis hingga Jumat.
“Regulasi dimaksud ditafsir secara liar akibat kegiatan sekolah dilaksanakan dalam waktu 5 hari dengan waktu lebih panjang,” tutupnya. (cnn/hm16)
