Medan, MISTAR.ID

Kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi sorotan. Pengamat politik dan pemerintahan Sumatera Utara (Sumut), Rafriandi Nasution, menilai penerapan tersebut sepenuhnya belum mampu mendorong peningkatan kinerja dan efisiensi birokrasi.

Menurutnya, persepsi di kalangan pegawai menjadi salah satu persoalan utama, di mana WFH kerap dianggap sebagai libur tambahan bukan kerja untuk tetap produktif.

"Selama ini, WFH sering dianggap sebagai liburan. Seolah-olah karyawan hanya bekerja empat hari di kantor, sementara hari lainnya tidak dimanfaatkan secara optimal," katanya, Sabtu (4/42026).

Masalah ini muncul karena lemahnya pengawasan dan ini faktor sangat krusial. Meski secara sistem pengawasan dapat dilakukan, implementasi di lapangan belum berjalan maksimal.

“Supervisi bukan hal mudah. Secara teori bisa dipantau, tapi faktanya masih ada pegawai yang tidak bekerja optimal, bahkan ada yang justru berada di pusat perbelanjaan saat jam kerja,” katanya.

Tak hanya soal produktivitas, ia turut menyoroti dampak lain dari WFH, mulai dari potensi pola hidup kurang sehat hingga meningkatnya pengeluaran pribadi. Meski demikian, ia tidak sepenuhnya menolak kebijakan tersebut.

Menurutnya, WFH tetap relevan untuk aktivitas tertentu seperti rapat daring, koordinasi cepat, maupun layanan administratif yang membutuhkan respons segera.

"Bekerja dari rumah (WFH) efektif untuk rapat virtual atau pengambilan keputusan cepat. Namun, kurang optimal untuk tugas rutin seperti absensi dan persiapan laporan," katanya.

Sebagai alternatif, ia menawarkan kebijakan inovatif berupa satu hari tanpa kendaraan bermotor pribadi bagi ASN. Ia menilai kebijakan ini lebih berdampak luas, terutama jika didukung transportasi umum berbasis listrik.

“Kalau pegawai tidak menggunakan kendaraan pribadi selama satu hari dan beralih ke transportasi umum listrik, dampaknya signifikan. Bisa menghemat bahan bakar, mengurangi kemacetan, sekaligus membangun disiplin,” ujarnya.

Ia optimistis konsep ini dapat diterapkan di kawasan Mebidang yang meliputi Medan, Binjai, dan Deli Serdang dengan catatan penguatan infrastruktur transportasi menjadi prioritas.

“Koridor transportasi listrik harus diperluas. ASN bisa dijemput di titik tertentu agar operasional lebih efisien,” katanya.

Ia menekankan pentingnya keteladanan dari pejabat publik dalam menggunakan transportasi umum. Ia menilai perubahan budaya harus dimulai dari pimpinan.

“Pejabat harus memberi contoh. Kalau di Jabodetabek masyarakat terbiasa naik KRL, di sini juga harus ada keberanian yang sama,” tegasnya.

Selain itu, ia mendorong penggunaan kendaraan listrik untuk operasional pemerintahan, seperti bus listrik dan sepeda motor listrik, termasuk opsi penyewaan kendaraan listrik untuk jarak pendek.

Dari sisi anggaran, ia memperkirakan efisiensi hingga 20 sampai 25 persen dapat dicapai melalui optimalisasi pertemuan daring, terutama dengan mengurangi biaya konsumsi dan operasional.

Lebih lanjut, ia menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan WFH agar tetap sejalan dengan tujuan peningkatan kinerja ASN.

“WFH perlu dievaluasi secara komprehensif. Pemerintah harus fokus pada disiplin dan kesehatan pegawai, sekaligus memperluas transportasi umum listrik agar manfaatnya dirasakan lebih luas,” katanya.