Wali Kota Rico Ajak Bawahannya Komitmen Dalam Membangun Tata Kelola Pemerintahan
Wali Kota Medan, Rico Waas saat memimpin Upacara Otonomi Daerah XXIX di halaman Balai Kota. (f:ist/mistar)
Medan, MISTAR.ID
Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas mengajak jajaran pemerintah daerah memperkuat komitmen dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik, inovatif dan berorientasi pada pelayanan publik.
"Mari kita jadikan otonomi daerah sebagai sarana untuk mempercepat pemerataan pembangunan, memperkuat integrasi nasional, serta meningkatkan daya saing daerah yang pada akhirnya akan berkontribusi terhadap kemajuan bangsa secara keseluruhan," katanya saat memimpin upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah XXIX, Jumat (25/4/2025).
Selain itu, sinergi pusat dan daerah merupakan sebuah keharusan untuk mencapai cita-cita bangsa sebagaimana telah dituangkan dalam konstitusi.
"Berangkat dari hal itu serta dalam upaya menguatkan komitmen dan mengharmoniskan langkah bersama, maka pada Peringatan Hari Otonomi Daerah XXIX Tahun 2025 ini diangkat tema 'Sinergi Pusat dan Daerah Membangun Nusantara Menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Rico membacakan amanat tertulis Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Wakil Ketua DPD NasDem Sumut ini menyampaikan Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan kesatuan visi, arah kebijakan strategis, langkah implementasi yang sinkron dan berkelanjutan di setiap tingkatan pemerintahan menjadi salah satu kekuatan utama bangsa Indonesia dalam dalam menghadapi tantangan besar menuju Indonesia Emas 2045.
“Semua ini tidak terlepas dari kolaborasi Pemerintah Pusat hingga ke tingkat daerah dan swasta. Tantangan dalam penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan yang dihadapi tidak lah mudah. Namun dengan kerja sama dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, saya yakin kita bisa menghadapinya," ujarnya.
Di sisi lain, lanjutnya, koordinasi antar tingkatan pemerintahan harus diperkuat untuk memastikan agar setiap kebijakan yang diambil implementatif dan tepat sasaran.
"Kolaborasi yang efektif antara pemerintah pusat dan daerah dalam melaksanakan arah kebijakan nasional memerlukan komitmen serta pemahaman yang sama mengenai prioritas pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat," ucapnya. (rahmad/hm18)
