“Sehingga Petani mampu menghasilkan produk olahan pertanian dalam upaya menambah penghasilan keluarga. Untuk itu, program ini harus tetap berlanjut demi peningkatan kesejahteraan petani,” sebutnya.
Sementara itu, Manajer SIMURP Pusat Penyuluh Pertanian Kementan, Sri Mulyani mengingatkan para pelaksana di kabupaten harus melanjutkan program yang merupakan inovasi di bidang pertanian ini secara mandiri dengan sumber dana APBD masing-masing.
“Meski SIMURP yang dimulai sejak tahun 2019 dengan sumber dana dari loan agreement pemerintah Indonesia dengan Bank Dunia dan Asian Infrastructure Investment Bank, akan berakhir pada Juni 2024, namun program ini harus tetap berlanjut dengan dana dari kabupaten masing-masing,” imbau Sri Mulyani.
Baca juga : Dinas TPH Sumut Ajak Petani Bersama-sama Lakukan Gerakan Preemtif OPT Tanaman Padi
Ia menjelaskan selama ini pengelolaan program SIMURP berada di empat kementerian/lembaga, yakni Bappenas, Kementerian PUPR, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pertanian yang dilaksanakan di 13 Daerah Irigasi (DI).
Dua Daerah Rawa di delapan provinsi, masing-masing Sumut, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat, serta 16 kabupaten, termasuk Deli Serdang dan Sergai.
