Robi juga mempertanyakan progress penanganan kemiskinan dan pengangguran terbuka selama tahun 2023, serta langka langkah antisipasi apa yang akan dilakukan Pemko Medan.
“Kami (Fraksi PDIP DPRD Medan) juga meminta Pemko Medan melalui Dinas Lingkungan Hidup agar meningkatkan program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup melalui pemeriksaan dan analisis AMDAL. Sebab, ada dugaan selama ini sampel limbah yang akan dianalisis oleh petugas laboratorium bukan diambil atau dijemput secara langsung oleh petugas,” jelasnya.
Namun, dijelaskan Robi, diantar oleh pemilik rumah sakit, klinik, pabrik, hotel dan restoran ke kantor Dinas Lingkungan Hidup. Sehingga dikhawatirkan sampel limbah yang diterima palsu dan tidak sesuai dengan limbah yang sebenarnya.
Baca juga: Soal Perbaikan Jalan Rusak di Sumut, Ketua DPRD: Itu Wewenang Kementerian PUPR
Di akhir pemandangan umumnya, Robi juga mengapresiasi kinerja Wali Kota Medan melalui koordinasi dan kerja keras yang telah dilakukan secara perlahan dalam pengendalian banjir dan permasalahan persampahan di Kota Medan.
“Memang masih ada beberapa titik yang terjadi genangan air saat musim hujan, namun durasinya tidak terlalu lama sehingga tidak mengakibatkan gangguan dan kerugian yang berarti bagi masyarakat Kota Medan,” tambahnya.
Untuk itu, pihaknya mendesak Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui kerjasama dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera II untuk mempercepat pelaksanaan normalisasi sungai yang kerap menimbulkan banjir di Kota Medan.
“Sebut saja Sungai Deli dan Sungai Bedera,” tutupnya.
