Medan, MISTAR.ID
Sejumlah ruas jalan di Sumatera Utara (Sumut) saat ini masih dalam kondisi rusak. Hingga saat ini, perbaikan jalan-jalan tersebut belum juga direalisasikan.
Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Sumut, Baskami Ginting menyatakan, pengerjaan perbaikan jalan rusak tersebut merupakan wewenang Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
“Tidak ada dalam pembahasan DPRD Sumut itu. Langsung PUPR pusat yang ngerjai itu,” katanya saat dihubungi Mistar.
Baca Juga:Â Jenazah Dikebumikan Bertindih, Pengadaan Lahan TPU di Siantar Dipertanyakan Â
Politisi PDIP itu mencontohkan pembangunan di area kawasan Danau Toba oleh Kementerian PUPR yang ditetapkan pemerintah menjadi Destinasi Pariwisata Super Prioritas.
“Wewenang pusat, sama kayak perbaikan Danau Toba kan ngga ada di DPRD itu (dibahas). Itu otoritas semua itu. Jalan yang diajukan Pak Presiden semua ke pusat, langsung pusat yang turun tangan mengerjakannya,” tandasnya.
Sementara itu Kadis Kominfo Sumut, Ilyas Suharto Sitorus menyebut hingga saat ini pihaknya belum mendapat informasi tersebut.
“Belum dapat info kami, kemungkinan lewat PUPR pusat,” ujarnya singkat saat dikonfirmasi, Senin (28/8/2023).
Baca Juga:Â Polisi Akui Dugaan Pencabulan di Labuhan Batu Libatkan Keluarga Pejabat Pemkab
Pada sebelumnya, Presiden Joko Widodo berjanji menggelontorkan anggaran Rp800 miliar untuk perbaikan jalan di Sumut.
Hal itu dikatakannya pada saat kunjungan kerjanya di Labuhanbatu Utara, Rabu (17/5/2023) lalu.
Dalam kunjungan tersebut, presiden dua periode itu didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Rombongan tersebut menjajal jalan yang rusak dengan mobil presiden.
“Ya ini, kita di Provinsi Sumut di Kabupaten Labuhanbatu Utara. Yang kita lihat di Provinsi Sumut ini. Jalan nasional ada 2.600 kilometer, yang rusak kira-kira 260 kilometer. Ini jalan nasional,” kata Joko Widodo didampingi Wakil Gubernur Sumut Ijeck. (jonatan/hm22)
