Medan, MISTAR.ID

Menyokong kegiatan BPS Sumut di tahun 2024 agar kualitas data statistik sosial lebih baik lagi, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) PJ Statistik Sosial kepada petugas BPS Kabupaten/Kota se-Sumut.

“Ada 33 kabupaten/kota yang tersebar di Sumut yang dilatih dalam bimtek pelaksanaan statistik sosial yang telah berlangsung pada 20 November dan akan berakahir 23 November nanti,” ujar Kepala BPS Sumut Nurul Hasanudin, di Emerald Garden Hotel, Medan, Selasa (21/11/23).

Dikatakannya, melalui kegiatan ini diharapkan bisa menyamakan frekuensi dan pemahaman agar standarisasi pelaksanaan di lapangan nanti bisa lebih baik.

“Di dalam standarisasi pendataan itu juga terdapat satu jaminan terkait dengan lahirnya kualitas data. Intinya petugas kita di daerah dikuatkan potensi dan pemahamannya dalam tugas-tugas statistik sosial khususnya,” ucapnya.

Baca Juga : BPS Data Seluruh Koperasi dan UMKM di Sumut, Dipakai Basis Data Mensejahterakan

Ia menambahkan, untuk peserta Bimtek dari 33 kabupaten/kota itu ada yang baru dan ada yang lama. Yang lama ada dari Nias Barat karena BPS belum ada di sana, jadi direkrut dari Nias induk untuk bisa menguatkan agar bisa mengawal pelaksanaan lapangan sosial di sana. Juga ada beberapa yang mutasi, karena mutasi dia baru pindah antar kota dan itu dikuatkan di sini agar kemampuannya betul-betul sama.

Ditanya apakah ada ketimpangan yang sangat besar antara kabupaten/kota, dikatakan Hasan sesungguhnya ketimpangan dari sisi kompetensi ada.

“Levelisasi pemahaman itu ada. Mungkin yang lebih paham provinsi karena sudah biasa melihat dan hasilnya sudah terlihat. Jadi kegiatan ini memang menguatkan karena boleh jadi masalahnya misalnya di akses. Misalnya di Nias Selatan. Bagaimana mencapai kepulauan, itu punya kendala tersendiri,” jelasnya.

Untuk hal tersebut, tambahnya, strategi yang mereka bangun akan dilihat apakah sudah baik atau tidak yang akan dikomunikasikan dalam kegiatan ini. Ia mencontohkan, untuk memantau rumah tangga yang mau disurvei, petugas harus ketok pintu jadi harus dilatih.

Baca Juga : Catat! Pedagang Online Wajib Lapor Data ke BPS Mulai 2024

“Tidak bisa dihindari memang beberapa akses itu yang menjadi faktor apakah itu fakta terkait dengan kepulauan, jarak, termasuk daerah-daerah sulit. Ada seperti di Kepulauan Nias. Itu punya karakteristik jadi strateginya berbeda dengan di daerah tinggi misalnya di Danau Toba, termasuk di pantai barat dan pantai timur. Itu ada perbedaan strategi untuk kita mengawal kualitas datanya terutama di dalam merekrut petugas. Kan petugas itu banyak yang direkrut dari masyarakat. Nah proses dan cara melatihnya harus disesuaikan seperti soal bahasa. Itu juga strategi kita untuk memudahkan pendataan di lapangan,” kata Hasan.

Ia berharap petugas yang diundang di Bimtek ini bisa melakukan pelatihannya dengan baik. Menurutnya, ini proses untuk mengawal kualitas data sesungguhnya. Sebab, dalam pendataan nanti harus lengkap sesuai fakta apa yang dikonsumsi. Karena nantinya data itu akan berdampak pada angka kemiskinan. (anita/hm24)