Medan, MISTAR.ID
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menerima penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kategori sertifikasi dengan luasan terbanyak.
Penghargaan diserahkan oleh Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK RI, Didik Agung Widjanarko, kepada Penjabat (Pj) Gubernur Hassanudin, di Aula Tengku Rizal Nurdin, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Rabu (27/3/24).
Penghargaan ini merupakan bagian dari upaya KPK untuk mendorong sinergi antara berbagai instansi pemerintahan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.
Selain Pemprov Sumut, penghargaan juga diberikan kepada beberapa daerah lainnya, seperti Kota Bengkulu dan Provinsi Jambi, yang berhasil mencapai prestasi yang luar biasa dalam berbagai aspek pemberantasan korupsi.
Baca juga:Â KPK Geledah Kantor PT HK Terkait Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Lahan JTTS
Pj Gubernur Hassanudin dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas capaian yang telah diraih oleh Pemprov Sumut dalam berbagai bidang.
Hassanudin menekankan pentingnya kerja sama antarinstansi dalam memperkuat integritas dan meningkatkan kinerja pemerintahan serta beberapa capaian Pemprov Sumut pada tahun 2023.
Di antaranya adalah peningkatan efisiensi dalam pengadaan barang dan jasa, pengelolaan keuangan yang transparan, dan penguatan sistem perencanaan dan penganggaran.
Hassanudin menjelaskan, Pemprovsu dalam capaian seluruh area intervensi MCP (Monitoring Center for Prevention) tahun 2023 di Sumatera Utara yang menunjukkan perbaikan, antara lain untuk pengawasan APIP 93,54%, manajemen ASN 95,75%, optimasi pajak daerah 83,15%, pengelolaan BMD 85,31%, perencanaan dan penganggaran APBD mencapai 97,5%, area perizinan yang baru mencapai 74% dan pengadaan barang dan jasa mencapai 99,32%.
“Upaya optimalkan pajak daerah, Pemprovsu meluncurkan platform pembayaran pajak daerah secara online, mempermudah masyarakat. Hal ini juga telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan pajak daerah,” ungkap Hassanudin.
Baca juga:Â BI Ingatkan Keberadaan Uang Asli dan Palsu
Pemprov Sumut juga terus memperkuat implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPD), yang memungkinkan pengelolaan data keuangan daerah menjadi lebih terintegrasi dan efisien.
Selain itu, langkah-langkah strategis juga telah diambil dalam hal pengadaan barang dan jasa serta perizinan, guna meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Hassanudin berharap agar budaya antikorupsi dapat ditanamkan secara lebih kuat di lingkungan Pemprov Sumut, dan menekankan pentingnya peran KPK dalam mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.
Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK RI, Didik Agung Widjanarko, mengajak seluruh pihak untuk melakukan introspeksi diri terkait masalah korupsi.
Ia juga menekankan pentingnya kerja sama antara berbagai sektor dalam upaya meningkatkan integritas dan transparansi dalam pemerintahan.
Rapat Koordinasi ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Sekretaris Daerah Provinsi Sumut, Arief S Trinugorho, para bupati/walikota se-Sumut, serta unsur Forkopimda. (Khairul/hm22)
